Gawat! BBM Subsidi di Kepri Bakal Langka sampai Akhir Tahun
BATAM - Warga Kepri bakal mengalami kesulitan dalam mendapat bahan bakar subsidi baik BBM jenis pertalite maupun solar. Pasalnya, alokasi bahan bakar subsidi untuk tahun 2022 ini, sudah terpakai lebih dari 65 persen sampai Juni 2022. Artinya, dari Juli 2022 sampai Akhir tahun 2022, kuota bahan bakar subsidi di Kepri hanya tinggal 35 persen lagi.
Popda Kepri 2022 Dibuka Gubernur Ansar, 1.121Atlet Muda Bertarung
BINTAN - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad resmi membuka perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Kepri Ke-VIII di Lapangan Relief Antam, Kijang, Bintan, Senin (25/7). Kabupaten Bintan didapuk menjadi tuan rumah POPDA Kepri ke-VIII yang digelar dari tanggal 25 sampai 30 Juli nanti.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengatakan POPDA merupakan ajang...
Kejari Natuna, Bagikan Paket Sembako Dalam Rangka HUT Adhyaksa Dharmakarini ke-22
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Natuna Imam MS Sidabutar, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa Roy Huffington Harahap beserta Ketua IAD Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa Santi Roy membagikan 62 paket sembako...
Pemerintah Pastikan Ketersediaan Solar Subsidi untuk Nelayan
Pemerintah Pastikan Ketersediaan Solar Subsidi untuk Nelayan
JAKARTA - Pemerintah akan terus memberikan kemudahan akses kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk para nelayan. Dengan kemudahan ini, diharapkan para nelayan tidak akan kesulitan lagi memperoleh BBM solar bersubsidi.
Harapan tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko usai menyaksikan Penanadatanganan Memorandum...
Menteri ATR Sebut HGU yang Sudah Habis Boleh Dimanfaatkan Masyarakat untuk Bertani
KEDIRI - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto meninjau lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Puncu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Selasa (21/06/2022). Sebelumnya, Hadi Tjahjanto juga mendengarkan ekspose oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri terkait dengan permasalahan pertanahan yang terjadi antara pemegang HGU sebelumnya, yakni PT Mangli Dian Perkasa...
ASN Wajib Kerja Minimal 37,5 Jam Per Minggu
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta Semua kepala daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengawasi jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No.16/2022, yang merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.
Pada SE...