DPRD Tanjungpinang Segera Garap Enam Ranperda

Walikota Tanjungpinang H Syahrul menyerahkan bekas 6 Ranperda ke Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni.

KEPRINEWS.CO.ID: Walikota Tanjungpinang H Syahrul menyampaikan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada legislatif yang akan dibahas dan disahkan menjadi Perda di 2020 ini. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, didampingi Waka I DPRD Tanjungpinang Ade Angga dan dihadiri anggota DPRD lainnya.

Penyampain Ranperda dilaksanakan di Kantor DPRD Tanjungpinang, Selasa (28/1/2020) pagi. Setelah itu dilanjutkan dengan Pandangan Umum (Pandum) Farksi di DPRD Tanjungpinang dan dilanjutkan jawaban Walikota Tanjungpinang.

Walikota Tanjungpinang menyampaikan sambutan di paripurna DPRD Kota Tanjungpinang Selasa (28/1/2020).

Enam Ranperda tersebut yaitu Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanjungpinang (Perseroda), Ranperda tentang Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama (Perseroda).

BACA JUGA WAK :

Hosting Unlimited Indonesia

Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

Selain itu, Ranperda pengujian kendaraan bermotor serta Ranperda organisasi dan tata kerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Tanjungpinang, Ashady Selayar menuturkan, mencermati muatan dari Ranperda mengenai BUMD ini, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD.

Maka dari itu Fraksi Golkar setuju kedua BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang ini perlu segera diganti status badan hukumnya menjadi Perusahan Perseroan Daerah atau Perseroda.

Sebab peran BUMD dalam rangka mendorong pembangunan daerah, dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

Pihaknya menilai, BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Selain itu, Fraksi Golkar menyetujui atas usulan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

Ashady menuturkan, Perda yang ada sekarang dinilai sudah tidak sesuai lagi karena usulan pemerintahan di bidang kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sudah berada ditugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengatur rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus. Memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

“Fraksi Golkar menyetujui usulan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah,” tuturnya.

Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor pun disetujui.

Ia menuturkan, pemerintah Kota Tanjungpinang ini akan lebih baik bila di topang peraturan daerah, dibentuk bukan saja menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dalam rangka otonomi dan tugas pembantuan. 

Bengan fraksi lain, setuju enam Ranperda tersebut dibahas melalui mekanisme ditentukan. Setelah itu, pihak legislatif akan membentuk Pansus setiap Ranperda dan dibahas bersama OPD terkait. (adv)