KPUD Sumba Barat Daya Sedang Berbohong?

Keprinews.co.id,TAMBOLAKA- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi NTT hingga saat ini belum menyampaikan dan membuktikan secara resmi, kelengkapan administrasi pasangan calon bupati/wakil bupati SBD, Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo (MDT-GTD, Kornelis Kodi Mete-Kristian Taka (KonTak) dan Dominggus Dama-Kornelis Tanggu Bore (Damai).

Di tengah ketidak jelasan KPUD SBD tersebut, berkembang rumor, ada calon tertentu belum mendapatkan SK pengunduran diri untuk diserahkan ke KPUD. Dugaan sementara, KPUD sedang melakukan pembohongan dan memilih bungkam untuk mengamankan calon tertentu.

Sementara Sekretaris KPU SBD, Simon Dapa Wando ketika di konfirmasi awak media kemarin mengatakan, ketiga Cabup/Cawabup Paket MDT-GTD, KonTak dan Dama, telah melengkapi administrasi yang dimaksud.

“Semua Paslon sudah masukan. Tadi terakhir pak Gerson dan DeDama. Mudah mudahan semua rampung,” kata Simon Dapa, Senin (28/5/2018).

Simon Dapa yang kembali dikonfirmasi Rabu (30/5/2018) malam, tidak bisa memberikan penjelasan atas informasi tersebut. Simon Dapa menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi kepada komisioner atau juri bicara KPUD, Abubakar Pua.

“Nanti minta klarifikasi dan penjelasannya ke komisioner atau jubir komisioner Abubakar Pua,” tulis Simon Dapa dalam pesan WA.

Jubir Komisioner KPUD SBD, Abubakar Pua yang dikonfirmasi berulang-ulang,hingga kini belum memberikan jawaban terkait hal tersebut.

Ketua Koalisi Rakyat Bersatu MDT-GTD, Pdt. Ananias Bulu meminta agar KPUD SBD harus tegas dan transparan dengan aturan tersebut. Dan agar semua kelengkapan administrasi SK pengunduran diri ketiga Cabup/cawabup segera di rampungkan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan oleh KPUD. 

Lanjutnya, dan kelengkapan administrasi Paslon tersebut harus dibuktikan dan ditunjukan ke publik. KPUD jangan tertutup atau bungkam atas hal ini karena ini menjadi syarat yang harus dipenuhi Paslon.

“Kami minta KPU SBD tegas. KPU jangan bungkam dan harus terbuka dengan masyarakat. Sampaikan kejelasan dan tunjukan bukti. Administrasi ketiga calon ini harus dilengkapi sesuai dengan limit waktu yang ditentukan. Masyarakat butuh kepastian keabsahan, sudah atau belum calon ini mengundurkan diri dari instansi atau lembaga tempat bekerja,” tegas Ananias.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 69,kelengkapan syarat pasangan calon tersebut, harus segera dilengkapi masing-masing Paslon. Dan KPU harus menyampaikan hal itu secara transparan ke publik. Apabila salah satu Paslon tidak melengkapi administrasi dimaksud, maka calon tersebut dinyatakan gugur.

(Al-Alvin)

Iklan Wak
 Advertoria Sanford 18/9/2017