Kapolres SB: “Itu Perintah Saya Atas Permintaan PPK”

Keprinews.co.id,TAMBOLAKA- Rekapitulasi suara Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) di PPK Wewewa Barat hingga hari ini, Rabu (4/7/2018) belum berakhir.

Situasi politik yang sempat memanas pasca keributan dan aksi dorong, tendang oleh aparat terhadap saksi pasangan calon gubernur/wakil gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat-Josep Naisoi,dan calon bupati/wakil bupati,Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo, belum berangsur normal.

Aksi pengamanan aparat kepolisian Danki Brimob Subden IV Den A Pelopor Sumba Barat Daya IPTU Jonnifer Yolandra, S.IK, beserta anggota, yang bertindak kasar saat itu dan mengatasnamakan perintah Kapolres, memantik respon hangat sejumlah pihak.

Terkait hal itu, Kapolres Sumba Barat, AKBP Michael Irwan Tamshil,S.IK menegaskan, aksi yang dilakukan aparat kepolisian yang berujung keributan dan protes dari para saksi tersebut, merupakan perintah darinya atas permintaan PPK untuk pengamanan.

PPK meminta untuk mengeluarkan orang yang membuat keributan atau menghalangi pelaksanaan pleno rekapitulasi surat suara Pilkada.

“Memang itu perintah saya untuk mengamankan situasi. Dan itu atas permintaan PPK. PPK minta untuk mengeluarkan orang yang membuat keributan atau menghalangi pelaksanaan pleno,” tegas Kapolres Michael.

Saksi Viktory-Jos dan MDT-GTD, Pdt. Ananias Bulu mengatakan,keributan dalam sebuah forum adalah hal yang wajar, ketika kita bertindak mempertahankan argumen dan meminta penjelasan atau kesimpulan dari persoalan yang dipersoalkan. Hal yang terjadi di dalam ruang rapat pleno berjalan normal, kehadiran dalam ruangan sesuai undangan. Dan sebenarnya tidak ada masalah yang berujung ribut.

“Substansi yang dipersoalkan jelas. Kita minta PPK Wewewa Barat dan Panwas kecamatan, memberi kejelasan status 2 (dua) TPS yang diperintahkan PSU oleh KPUD SBD, sebelum pleno dilakukan,” kata Ananias.

Dikatakannya, tetapi jika hal tersebut dianggap menghalangi dan penanganannya sesuai SOP, maka tindakan itu diapresiasi.

“Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres Sumba Barat atas tindakan itu, untuk mencegah merambat ke masyarakat,” kata Ananias.

Ananias berharap, agar ketegasan pihak kepolisian Polres Sumba Barat, terus ditingkatkan untuk mewujudkan Pilkada yang bersih.

Untuk diketahui, seperti pemberitaan sebelumnya yang disadur dari SindoNews.com, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengingatkan anggotanya untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Untuk menjaga netralitas anggotanya, Polri mengeluarkan 13 larangan yang wajib dipatuhi seluruh anggota Polri.

1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah/caleg.

2. Dilarang menerima/meminta /mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan tim sukses pada kegiatan pemilu/pemilukada.

3. Dilarang menggunakan/memasang/menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan/bergambar parpol, caleg, dan paslon.

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah, baik melalui media massa, media online maupun media sosial.

6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg.

7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakkan dalam bentuk apa pun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg / tim sukses.

“Yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan pemilu/pemilukada,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul.

8. Dilarang menjadi pengurus/ anggota tim sukses paslon/ caleg didalam pemilu/pemilukada.

9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yg dapat menguntungkan/ merugikan kepentingan politik Parpol maupun paslon/caleg di dalam kegiatan pemilu/ pemilukada.

10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon pilkada, tim Sukses dan paslon presiden/ wapres pada masa kampanye.

11. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput.

12. Dilarang memberikan informasi kepada siapa pun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara pemilu/pemilukada.

13. Dilarang menjadi Panitia Umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu). serta turut campur tangan didalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.

“13 Poin itu dibuat agar polisi netral,” kata Martinus.

(Alle)

Iklan Wak
 Advertoria Sanford 18/9/2017