Bupati Flotim Dukung Walikota Tutup Prostitusi di Kupang

KUPANG- Rencana penutupan lokalisasi prostitusi di Kupang, Provinsi NTT oleh pemerintah kota Kupang pada Januari 2019, menuai respon sejumlah pihak. Ada pihak yang mendukung, ada pihak yang menolak.

Namun, Walikota Kupang Jefri Riwu Koreh tetap bersikeras dengan keputusan yang telah diambilnya.

Langkah tegas Walikota Kupang tersebut, mendapat apresiasi hangat Bupati Flores Timur, Anton Hadjon.

Anton Hadjon mengatakan, Walikota Kupang tidak usah khawatir dan ragu dengan keputusannya menutup lokalisasi atau tempat prostitusi. Bahwa adanya penolakan dari para pekerja seks komersial (PSK) dan pihak lainnya, adalah hal yang wajar dalam demokrasi dan resiko dari sebuah kebijakan.

“Saya dukung Pak Walikota Kupang tutup prostitusi atau lokalisasi di Kupang. Kalau ada yang tolak itu wajar, dinamika demokrasi. Dan Pak Walikota harus tetap tegas dengan keputusan itu,” kata Anton Hadjon, Selasa (18/12/2018) malam di Kupang.

Anton Hadjon mengatakan, penutupan lokalisasi yang dibuat Walikota Kupang, telah dilakukannya di Kabupaten Flores Timur pada beberapa waktu lalu. Dan pada akhir tahun 2018, sudah tidak ada lagi PSK yang berkeliaran atau beroperasi di Flotim, baik itu di tempat hiburan dan rumah penduduk.

Lanjutnya, penutupan lokalisasi di Flotim dilakukannya dengan pendekatan Door to door. Di mana dirinya secara langsung datang ke tempat lokalisasi, menemui para PSK dan pemilik tempat maksiat tersebut.

“Saya sudah buat di Flotim. Saya langsung temui mereka dan sekarang tidak ada lagi PSK. Terakhir lima (5) orang minggu kemarin yang ditangkap di rumah warga,” kata Anton Hadjon.

Mantan wartawan Pos Kupang ini berharap, agar Pemkot Kupang tetap tegas menutup lokasi prostitusi yang berada di Kupang. Untuk itu berbagai upaya strategis dan sosialisasi harus terus dilakukan kepada semua pihak terkait.

Seperti pemberitaan sebelumnya, penutupan lokalisasi KD merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan Kota Kupang dari aktivitas prostitusi.

Kementerian Sosial menargetkan Indonesia harus bebas prostitusi pada 2019, sehingga Pemkot Kupang telah mengalokasikan dana sebesar Rp 400 juta untuk biaya pemulangan para PSK ke daerah asalnya masing-masing setelah dilakukan penutupan pada Januari 2019.

(Alvin)

Iklan Wak
 Advertoria Sanford 18/9/2017