Minggu Depan, Gaji Perangkat Desa Setara Golongan II/a

Perangkat desa dari berbagai provinsi saat ngumpul di Istora Jakarta menjumpai presiden, Senin (14/1/2019).

Jakarta – Puluhan ribu Perangkat Desa dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri Silarurahmi Tingkat Nasional Jilid II (Silatnas II) di Istora Senayan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2018).

Acara Persatuan Perangkat Desa Indonesia itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Ada sekitar 20.950 orang perangkat desa yang hadir untuk menyampaikan aspirasi meminta kepada pemerintah agar merealisasikan pemberian penghasilan atau gaji kepada para Perangkat Desa setara dengan penghasilan atau gaji ASN Golongan II/a.

Selain Presiden Joko widodo Presiden RI dan Mendagri Tjahjo Kumolo, hadir juga Menpan RB Syafruddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz dan Pangdam Jaya Mayjend TNI Joni Supriyanto.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah pada 2015 telah memberikan Rp20,7 triliun untuk perangkat desa dan pada 2016 naik menjadi Rp47 triliun dan pada 2017 memberikan Rp60 trilliun untuk pedesaan. lalu pada 2018 juga sudah mengalokasikan Rp60 triliun. Rencananya pada 2019 ini akan mendistribusikan Rp70 triliun.

“Jadi totalnya yang dialoaksikan pemerintah sampai tahun 2019 kita mencapai Rp257 triliun kepada desa-desa yang ada seluruh Indonesia,” sebutnya.

Selain itu, menurut Presiden Jokowi yang paling penting sudah diputuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan golongan II/a yang kedua PP-nya, yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 akan segera direvisi paling lama 2 minggu setelah ini.

“Jadi, ditunggu dua minggu nanti akan kita keluarkan revisi PP-nya nanti agar segera bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan, awalnya Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) hendak demo di depan Istana Merdeka, namun secara mendadak Bapak Presiden berkenan untuk menerima langsung. Dan karena hujan maka diarahkan tempat di Istora Senayan Jakarta.

Kedua, Presiden menyetujui aspirasi peningkatan penghasilan tetap perangkat desa setara dengan PNS golongan II/a yang bersumber dari APB Desa.

Dan, ketiga Presiden perintahkan Mendagri, Menkumham, Menkeu, Seskab, KSP, Mensesneg dan stake holder terkait lainnya untuk merevisi PP Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam dua minggu ini sudah selesai sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan dimaksud. (nes)