Imigrasi Sebagai Benteng Kedaulatan Negara yang Mempunyai Empat Fungsi

Kepala Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Lutfi menyampaikan, selama pandemi Covid-19 direktorat imigrasi terus melakukan inovasi-inovasi.(Foto:Istimewa)

KEPRINEWS.CO.ID, KARIMUN – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun melakukan sosialisasi pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian bersama insan pers, Rabu (28/9/2022). Kepala Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Lutfi menyampaikan, selama pandemi Covid-19 direktorat imigrasi terus melakukan inovasi-inovasi. Salahsatunya aplikasi M-Paspor yang mempermudah bagi masyarakat untuk membuat paspor.

“Nah, sekarang untuk alih status tidak perlu melalui kantor wilayah, tapi bisa langsung ke kantor imigrasi setempat dan langsung ke direktorat yang baru sepakan berjalan,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Sofhian Kasim Sani dalam pemaparannya, sejak dibukanya pelayaran international tujuan Singapura dan Malaysia melalui pelabuhan international Tanjung Balai Karimun keberangkatan kedua negara mencapai 55.020 penumpang dan kedatangan 41.143 penumpang selama empat bulan sejak bulan Mei hingga Agustus.

BACA JUGA WAK:  Kejari Karimun, Musnahkan BB Berupa Satu Unit Kapal Ikan

“Alhamdulillah, terjadi peningkatan keberangkatan maupun kedatangan melalui pelabuhan international Tanjung Balai Karimun. Secara otomatis pembuatan paspor meningkat yang sampai sekarang mencapai 9.252 buku,” ungkapnya.

Dua narasumber yaitu Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Sofhian Kasim Sani, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Fajri Dirgantara dan moderator Kepala Sub Seksi Gerson Enrifa Nusantara saat pemaparan tentang imigrasi.(Foto:Istimewa)

Masih kata Sofyan lagi, pihaknya juga memberikan pelayanan keimigrasian bagi WNI paspor Indonesia maupun bagi WNA dalam pelayanan izin tinggal dan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Imigrasi sebagai kedaulatan negara mempunyai empat fungsi yaitu pelayanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal. Kemudian, penegakan hukum administratif dan projustitia. Keamanan negara, border security at airport, seaport dan bordercross dan dasilitator kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan kawasan strategis dan penambahan nilai wisata di Indonesia.

BACA JUGA WAK:  Kejari Karimun, Musnahkan BB Berupa Satu Unit Kapal Ikan

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. (UU No.6/2011),” terangnya.

Sedangkan, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Fajri Dirgantara mengatakan, fungsi intelijen dan penindakan keimigrasian dibagi dua yaitu untuk WNA dan WNI. Dimana, untuk WNA sendiri dimulai dari pengajuan visa di pengajuan visa di perwakilan Indonesia, kemudian masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi hingga kegiatan dan keberadaan di Indonesia.

“Begitu juga untuk WNI tetap kita lakukan pengawasan. Mulai dari pengajuan permohonan paspor, keberangkatan maupun kedatangan,” paparnya.

BACA JUGA WAK:  Kejari Karimun, Musnahkan BB Berupa Satu Unit Kapal Ikan

Sedangkan, apabila ditemukan pelanggaran maka akan ditindak dengan dua cara yaitu tindakan melalui administratif keimigrasian (UU No.6 tahun 2011 pasal 75) atau bisa pro justitia (KUHP dan UU no6 tahun 2011).

Dimana, jenis tindakan administratif keimigrasian (TAK) mulai dari pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan atau pembatalan izil tinggal, larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia.

Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu diwilayah Indonesia, penggenaan biaya beban dan terakhir dideportasi dari wilayah Indonesia. Sedangkan, pro justitia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan peradilan dan KUHAP.

“Tahun ini kita telah mendeportasi 12 WNA yang habis masa tinggalnya di Karimun. Mengingat, selama dua tahun lalu terjadi pandemi Covid-19 dan kapal tujuan luar negeri tidak beroperasi. Mereka, tidak bisa melakukan perpanjangan dinegaranya,” ucapnya.(*)