Gawat! BBM Subsidi di Kepri Bakal Langka sampai Akhir Tahun

SPBU

BATAM – Warga Kepri bakal mengalami kesulitan dalam mendapat bahan bakar subsidi baik BBM jenis pertalite maupun solar. Pasalnya, alokasi bahan bakar subsidi untuk tahun 2022 ini, sudah terpakai lebih dari 65 persen sampai Juni 2022. Artinya, dari Juli 2022 sampai Akhir tahun 2022, kuota bahan bakar subsidi di Kepri hanya tinggal 35 persen lagi.

Menurut Mahfud, Sales Area Maneger Retail Pertamina wilayah Kepulauan Riau, agar kuota BBM subsidi tetap tersedia sampai akhir tahun, maka Pertamina dan Patra Niaga akan membagi sisa 35 persen kuota yang tersisa selama enam bulan kedepan.

“Jadi, sudah terpakai 65 persen alokasi bahan bakar sejak awal tahun sampai pertengahan tahun. Ini terjadi akrena BBM subsidi banyak salah sasaran. Ini sesuai dengan hasil survei dan evaluasi bahwa dari 65 persen penikmati bahan bakar subsidi adalah mayoritas dari kalangan rakyat mampu dan industri yang semestinya tidak mendapatkan fasilitas BBM subsidi,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Hang Out Cafe Nagoya Hill, Kamis (11/8/2021).

Agustiawan Humas Pertamina Regional Sumbagut menyebut lebih rinci bahwa tahun 2022 ini ada penurunan alokasi kuota BBM subsidi untuk wilayah Kepri. Menurut Agustiawarman, pada tahun 2021 lalu sebanyak 118 ribu kilo liter. Sementara, alokasi kuota untuk Kepri pada tahun 2022 ini turun menjadi 117 ribu kilo liter.

BACA JUGA WAK:  Cabjari Natuna Dapat Penghargaan dari Jaksa Agung Muda Kepatuhan Bidang Pidana Khusus

“Artinya sampai Awal Juli sudah terjadi over pemakaian kuota sebanyak 11 persen yang setara dengan 75.700 kiloiter,” terang Agustiawan yang didampingi sejumlah sales eksekutif Pertamina Wilayah Kepri.

Menurutnya, Pertamina tetap menjamin ketersediaan BBM di Kepri, hanya saja ketersediaan BBM itu sesuai dengan sisa kuota yang sudah ditentukan pemerintah pusat.

Ia mengaku, banyaknya laporan masyarakat yang menyebutkan kini di setiap SPBU banyak terjadi antrian panjang dalam pembelian solar bahkan pertalit. Hanya saja, ia menyebabkan itu terjadi karena Pertamina menyuplai BBM ke SPBU hanya sesuai dengan sisa kuota yang tersisa yang dibagi sampai akhir tahun agar tetap tersedia meski dalam jumlah yang terbatas.

Selain itu, sebutnya permasalahan pendistribusian BBM subsidi di Kepri tidak bisa digeneralisir, karena Kepri merupakan daerah kepulauan yang tantangannya berbeda-beda dalam pengangkutan bahan bakarnya.

“Karena Kepri merupakan daerah kepulauan, hingga pendistrisbusian oleh Pertamina ke pulau-pulau hanya menggunakan kapal lalu diangkut dari depot menuju SPBU selaku penyuplai ke konsumen. Kami juga sempat dengar informasi ada kapal ferry pengangkut penumpang yang tidak bisa berlayar karena tidak mendapatkan alokasi BBM subsidi. Ya permasalahannya karena kuota bahan bakar yang sudah tidak memadai lagi dan harus dibagi agar tetap tersedia sampai akhir tahun,” katanya.

BACA JUGA WAK:  Imigrasi Sebagai Benteng Kedaulatan Negara yang Mempunyai Empat Fungsi

Saat ditanya, dugaan ada pihak SPBU yang menjual bahan bakar subsidi ke Industri, Agustiawarman menyebut, itu bisa saja terjadi. Hanya saja, jika pihak SPBU melakukan permainan curang itu sanksinya cukup berat.

“Ada dua SPBU yang kita kenakan sanksi karena dugaan menjual BBM subsidi ke Industri atau ke pelansir. Kalau ada laporan, kita langsung memeriksa SPBU yang dilaporkan dengan mengambil rekaman CCTV, karena setiap SPBU diwajibkan memasang CCTV. Jika terbukti, maka dikenakan sanksi pihak SPBU membayar denda sesuai dengan harga keekonomian BBM subsidi yang mereka jual. Dan sanksi lainnya berupa penghentian alokasi BBM SPBU yang nakal dan alokasinya dialihkan ke SPBU terdekat agar masyarakat tidak terasa dampak dari penghentian BBM subsidi ke SPBU yang nakal,” sebutnya.

Ia menyebut ada 4 Depot Pertamina yang mendukung pendistribusian BBM Subsidi untuk wilayah Kepri. Depot Pertamina itu satu di Batam (Kabil) dua di Pulau Bintan (Kijang dan Tanjunguban) dan satu di Natuna.

BACA JUGA WAK:  Imigrasi Sebagai Benteng Kedaulatan Negara yang Mempunyai Empat Fungsi

Terkait permintaan setiap kepala daerah yang sudah mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi, Agustiawarman mengakui hal itu memang diajukan oleh setiap kepala daerah dan permohonan kuotanya diajukan ke pemerintah pusat. Hanya saja, untuk penambahan kuota BBM Subsidi itu, harus dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah pusat dan sampai saat ini belum aa persetujuan penambahan subsidi dari pemerintah pusat.

“Mungkin saja permohonan penambahan kuota BBM Subsidi itu belum dikabulkan karena ini menyangkut belanja negara dan nilai subsidinya sangat besar,” terangnya.

Disebutnya lebih rinci harga pertalit subsidi yang dijual di SPBU Rp7.680 per liternya. Padahal harga keekonomian Pertalit per liternya Rp16 ribu. Artinya setiap liter pertalit di SPBU disubsidi pemerintah lebih dari Rp8 ribu perliternya.

“Demikian juga dengan harga BBM jenis Solar yang dijual di SPBU Rp5.150 per liternya. Padahal harga keekonomian solar subsidi ini Rp18 ribu hingga Rp20 ribu perliternya, artinya pemerintah menyupsidi hampir Rp15 ribu per liternya,” rincinya.

Agustiawarman juga menduga tingginya disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi ini yang membut banyak oknum yang mencoba menyalahgunakan BBM subsidi untuk kepentingan industri. (*/arl)