Walikota Jangan Campur Pemerintahan dengan Politik Praktis

Marsudi

Tanjungpinang – Aktivitas pemerintahan tidak bisa dicampur dengan kegiatan politik praktis. Sebab keduanya saling bertolak belakang yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Demikian dikatakan dua orang akademisi Kota Tanjungpinang, dosen Fisip Umrah, Marsudi, S.Sos, M.Si dan dosen Stisipol Raja Haji, Drs H Edward Mandala, M.Si, kemarin.

“Dalam Permendagri No 18 tahun 2018, disebutkan bawah RT itu termasuk lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Sedangkan LKD dilarang berafiliasi kepada parpol. Artinya RT/RW tidak boleh berpolitik praktis. Ini harus dipahami oleh semua pihak, termasuk kepala daerah,” ujar Marsudi.

Oleh karena itu, Marsudi yang pernah menjadi Komisioner KPU Provinsi Kepri 2013-2018 meminta para kepala daerah untuk jangan melibatkan RT/RW dalam politik praktis. “Biarkan para Ketua RT dan Ketua RW itu bekerja mengurus warganya. Tidak usah di giring kepada kegiatan politik praktis,” ujarnya.

BACA JUGA WAK:  Divonis Kurungan 30 Bulan, Nguan Seng Malah Mangkir dari Panggilan Jaksa Tanjungpinang

Hal senada disampaikan Edward Mandala. Menurutnya, Walikota tidak boleh mengundang forum RT/RW yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang mengarah kepada politik praktis. “Jangan jadikan forum RT/RW sebagai kepentingan pribadi. Setahu saya dari dulu RT dan RW tidak boleh dilibatkan untuk kepentingan politik praktis,” ujar Edward Mandala yang pernah menjadi Ketua Panwaslu Provinsi Kepri 2008-2012 itu.

BACA JUGA WAK:  Plt Walikota Tinjau Pasar Kawat Tanjungbalai

Apalagi, sambungnya, dalam pertemuan RT/RW tersebut hadir Walikota Batam, Rudi. “Kalau hadir sebagai walikota, (pertemuan) itu kan bukan berada di wilayah kerjanya. Sementara itu hadir sebagai Ketua Partai, jelas itu sudah menyalahi,” ujar Puang Edo, demikian biasa Edward Mandala dipanggil.

Menjawab pertanyaan, Marsudi mengatakan bahwa ada pihak yang saat ini sudah meyakini bahwa Pilkada digelar dalam waktu dekat. Sehingga upaya untuk mensosialisasikan sang kandidat sudah dimulai sejak sekarang.

“Pilkada 2024 masih jauh. Ngapa curi start sekarang ini. Sabar aja lah,” ujar Sekretaris Dewan Dakwah Provinsi Kepri ini. Menurutnya, jadwal Pilkada 2024 masih lama, diperkirakan pada November 2024. “Masih 2,5 tahun lagi. (Jadwal) itupun tergantung anggota KPU yang terpilih nanti,” katanya.

BACA JUGA WAK:  Polisi Mendadak Geledah 203 Mobil di Perbatasan

Dia menyarankan, dari pada para kepala daerah sibuk melakukan upaya pencitraan dengan target Pilkada 2024, lebih baik fokus mengurus rakyat, sesuai dengan jabatan yang diemban saat ini. “Masih banyak tugas yang harus dilakukan kepala daerah, diantaranya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan memerangi musibah pandemi covid 19 yang masih belum sirna dari daerah kita,” tambahnya.(rmb)