RUU Kekerasan Seksual Dituding Berisi Melegalkan Seks Bebas

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya.

JAKARTA – Ada tudingan yang menyebut Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mencantumkan sexsual consent atau persetujuan kedua belah pihak sebelum melakukan hubungan seksual. Namun tudingan itu dibantah Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya.

“Kami menyusun RUU ini dengan penuh kecermatan dan berbasis sosio-kultural. Jadi, kata-kata sexual consent itu tidak ada dalam RUU ini,” ujar Willy di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Ia menjelaskan, RUU TPKS berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang mencantumkan sexual consent.

“Itu mispersepsi. Nanti teman-teman bisa lihat. Kita tidak memuat sexual consent sama sekali. Ini berbeda dengan Permendikbud, jadi publik tidak usah khawatir,” ujar Willy. RUU TPKS, kata Willy, bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi korban kekerasan seksual agar mendapatkan keadilan.

Ditambah dengan poin-poin pencegahan kekerasan seksual yang tak kalah pentingnya.

“Jadi perspektif korban, payung hukum, pencegah, dan penindakan,” ujar Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI tersebut.

Sebelumnya, Baleg DPR memaparkan sejumlah poin baru dalam draf RUU TPKS. Salah satunya adalah terkait persetujuan medis atau medical consent. Pasal 5 mengatur adanya pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, hingga memanfaatkan kondisi tak berdaya. Sebab pemaksaan dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya sementara waktu. (*/arl)