BPN Batalkan Permohonan Legalitas 13 Aset dari Pemkab Bintan

Plt Kepala BPN Tanjungpinnag, Bambang

KEPRINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG – Proses sengketa aset antara Pemko Tanjungpinang dengan Kabupaten Bintan memasuki babak baru. Meski sudah disepakati sejumlah aset yang selamaini dikuasai oleh Pemkab Bintan diserahkan ke Pemko Tanjungpinang, namun prosesnya tidak mulus. Pemkab Bintan juga terkesan memperlambat menyerahan aset yang sudah belasan taun mereka kuasai.

Bahkan Pemkab Bintan sempat melayangkan permohonan legalitas terhadap 13 aset kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dikeluarkan sertifikat lahannya.

Plt Kepala BPN Tanjungpinang, Bambang menjelaskan sesuai amanah Undang-undang no 5 tahun 2001 pasal 14 dalam satu tahun seharusnya sudah terealisasikan dan harus diserahkan aset daerah setelah terjadi pemekaran.

“Sesuai amanah Undang-undang dan apa yang telah disampaikan oleh Kajari Tanjungpinang permohonan legalitas 13 aset ditolak dan akan dilanjutkan setelah penyerahan aset ini selesai. Kami tidak ingin adanya cacat administrasi,” ujar Kepala BPN.

Dalam pengurusan pengajuan legalitas ini, sebelumnnya Pemkab Bintan telah menggelotorkan dana sebesar Rp4,6 juta yang diambil dari kas Daerah.

“Mengenai uang sejumlah Rp4.600.000 yang sudah disetor oleh pihak Pemkab Bintan akan dikembalikan sesuai aturan karena itu terkait uang kas negara ada prosesnya. Setelah uangnya cair akan kita kembalikan. Namun untuk waktunya tidak bisa kita tentukan,” ungkap Bambang.

Proses ini tentunya membutuhkan komitmen dari pihak yang berkaitan, mengingat permasalahan aset ini menjadi atensi dan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita tidak memberi waktu pembatalan dari Pemkab Bintan, hanya berdasarkan komitmen bersama. Karena sertifikasi aset itu kan dimonitor KPK yang sewaktu waktu akan dilakukan pengecekan. Kalau belum selesai tentu kami lagi yang disalahkan”. Tutupnya.(cr11)