Ini Penjelasan Lurah MKP Terkait Tindak Lanjut Surat Pengaduan Pengukuran Tanah

Lurah Melayu Kota Piring Balqis Rizky Ananda

KEPRINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG- Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang mengirimkan surat perihal pengembalian tanah kepada Lurah Melayu Kota Piring. Karena masalah itu lurah mengundang masyarakat dipertemuan yang digelar di aula Kantor Lurah Melayu Kota Piring Km.7 Kota Tanjungpinang, Rabu (28/4/21).

Pengukuran tanah warga yang mengajukan prona tidak bisa dilakukan karena ada surat pengaduan dari Djodi Wirahadikusuma yang mengaku sebagai pemilik lahan. Dan Djodi menyurati BPN agar mengembalikan batas tanah sesuai sertifikat hak pakai nomor 00049 tanggal 10 Maret 1980 dan yang diubah pada 10 Desember 2018.

Menurut  Djodi, lokasi bidang tanah itu belum dilakukan pengukuran ulang oleh kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang. Untuk itu perlu klarifikasi guna meminimalisir opini yang berkembang di tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik.

BACA JUGA WAK:  BPN Batalkan Permohonan Legalitas 13 Aset dari Pemkab Bintan

Pengukuran ulang atau pengembalian batas itu penting karena menyangkut permohonan sertifikat warga masyarakat RT 003/RW 005, RT 004/RW 005 dan RT 002/RT003 sebagaimana usulan kegiatan prona kelurahan Melayu kota piring tahun 2016.

Lurah Melayu Kota Piring Balqis Rizky Ananda, S.STP menyebutkan jika permasalah lahan itu muncul karena desakan warga untuk mengajukan prona. Ternyata lahan itu juga diklaim oleh Djodi dengan mengaku punya izin HGB. Padahal dilahan itu sudah ada beberapa warga yang menempati.

“Lahan yang diklaim oleh Djodi itu alokasinya Hak Guna Bangunan (HGB) namun di lahan tersebut saat ini sudah ada warga yang menempati,” jelas Balqis.

BACA JUGA WAK:  Delapan Aset yang Masih Dikuasai Pemkab Bintan Diverifikasi

Balqis juga mengatakan, ada beberapa warga yang mengurus pronanya namun belum selesai karena terhalang oleh klaim dari Djodi.

“Awalnya ada usulan warga yang mengajukan prona. atas permintaan masyarakat itu pihak kelurahan mengirimkan surat ke BPN untuk melakukan pengukuran ulang dan warga mana saja yang terkena prona dari pak Djodi. Pengukurannya sekarang dibatalkan dulu karena sekarang kita menerima keluhan warga terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sementara Muarif salah satu warga yang terkena pemulihan tanah saudara Djodi mempertanyakan bagaimana cara Djodi mempunyai sertifikat pada tahun 1980, karena menurutnya apabila tanah itu kosong selama bertahun tahun dan dikelola oleh orang maka sudah ada pengesahan, terlebih mereka yang sudah membuat bangunan di atas lahan milik Djodi itu sudah melakukan dua kali pengukuran tanah.

BACA JUGA WAK:  Delapan Aset yang Masih Dikuasai Pemkab Bintan Diverifikasi

” Sejak kapan tanah itu atas nama Djodi, mengapa bisa diperpanjang HGP dari tahun 2008. Sementara lahan sudah penuh dengan bangunan pada saat itu, saya sebagai warga sangat tidak setuju karena itu pengusiran. Mereka yang membuat bangunan sudah dua kali melakukan pengukuran tanah, sekarang warga tidak setuju untuk melakukan pengukuran kembali, ” jelasnya.

Dari pertemuan itu pihak lurah mengatakan jika masyarakat yang meminta untuk mengirimkan surat kepada BPN agar dilakukannya pengukuran tanah , namun saat pertemuan dilakukan masyarakat justru menolak untuk melakukan pengukuran ulang.(cr11)