DPRD Provinsi Kepri Paripurna Ranperda Perseroda BUMD

Wakil Ketua DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono memimpin rapat Paripurna.

PEMERINTAH Provinsi Kepri bersama DPRD Kepri kini merampungkan dua Peraturan Daerah (Perda) Perseroan Daerah (Perseroda) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepri. Masing-masing Perseroda PT Pelabuhan Kepri dan Perseroda PT Pembangunan Kepri.

Hadir Irwansyah dan Widiastadi Nugroho. (Foto: Istimewa)

Gubernur Kepri H Ansar Ahmad melalui Sekdaprov Arif Fadillah menjawab Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda
Perseroda Pembangunan Kepri dan Pelabuhan Kepri di ruang rapat utama, Pulau Dompak, Selasa (6/4/2021).

Ilyas Sabli saat memberikan tanggapan. (Foto: Istimewa)

Sekdaprov Arif menyebutkan, mengenai penentuan jabatan dewan pengawas, komisaris, dan direksi, Pemprov Kepri akan
menyeleksi secara ketat dan transparan. Untuk menempati jabatan-jabatan tersebut, diperlukan orang-orang yang
berkompeten dan profesional di bidangnya.

Lis darmansyah saat memberikan tanggapan. (Foto: Istimewa)

Di samping itu, sesuai dengan Perda sebelumnya dasar penetapan besaran modal sebesar untuk BUMD sebesar Rp55 miliar, namun yang sudah terealisasi sebesar Rp13 miliar.

M Syahid Ridho dan beberapa anggota DPRD Kepri.(Foto: Istimewa)

”Sementara untuk BUP sebesar Rp100 miliar dan terealisasi baru Rp25 miliar. Penyertaan modal yang direalisasikan
sebesar 25 persen dari modal dasar,” papar Sekdaprov Arif Fadillah.

Sekwan Kepri Hamidi.(Foto: Istimewa)

Ia meyakini dengan Perda ini, maka keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha pelabuhan (BUP) akan lebih fleksibel dalam berusaha, khususnya dalam meningkatkan keuntungan.

Sahat Sianturi saat memberikan tanggapan. (Foto: Istimewa)

Sekdaprov atas nama Pemprov Kepri mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kepri yang telah mengakomodir ranperda perseroda ini. (ist)