Sudah 20 Tahun Pemkab Bintan belum juga Serahkan 16 Aset Pemekaran Wilayah ke Pemko Tanjungpinang

KEPRINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG – Sekda Kabupaten Bintan Adi Prihantoro menyebutkan persoalan 16 aset Pemkab Bintan yang ada di Tanjungpinang  dokumennya akan ditindaklanjiti. Hal itu karena adanya desakan dari Pemko Tanjungpinang agar Pemkab Bintan melepaskan 16 aset tersebut sejak pemekaran Daerah Kota Tanjungpinang 20 tahun lalu.

“Pemkab Bintan akan segera menindak lanjuti pertemuan ini dan akan mematuhi sesuai Undang-Undang yang berlaku,” kata Sekda Bintan Adi Prihantoro.

Terkait yang sudah ruislag dari awal jadi SD, kata Sekda Bintan, itu sudah dicatat dan diserahkan jadi SD bertingkat. Bangunan ditukar bangunan. Seandainya sudah dibentuk bangunan di kota maka akan dikembalikan . Untuk tanah asrama atlet, itu pernah bermasalah dan sekarang diubah jadi Pesantren Ceruk Ijuk,” ungkapnya saat penandatanganan MoU masalah pemulihan aset negara. 

BACA JUGA WAK:  Rahma dan Risma Masuk 50 Perempuan Berpengaruh Melawan Covid 19

Sementara kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)Tanjungpinang Joko Wihono menyebutkan, acara Penandatanganan piagam kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang ini berkaitan dengan penanganan masalah hukum perdata dan tata negara. Acaranya berlangsung di aula kantor Kejari Tanjungpinang, Kamis (1/4/21).

Turut hadir dalam acara tersebut Walikota Tanjungpinang Hj Rahma dan Sekertaris Daerah Pemkab Bintan Adi Trihantoro, pihak BPKD Bintan, Yuswandi  BPKAD kota Tanjungpinang, Surjadi Kadis Bapelitbang Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Bintan.

BACA JUGA WAK:  LAM Minta Gedung, Seniman Minta Taman Budaya

Dalam kata sambutan Kajari Tanjungpinang Joko Yuhono mengatakan, penandatangan piagam kesepakatan antara Pemerintah Kota Tanjungpinang ini tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata negara adalah perpanjang sebelumnya.

“Jadi ini adalah Perpanjangan MoU bekerja sama khususnya persoalan-persoalan hukum perdata dan tata negara,” katanya

Disamping itu juga Kajari mempromosikan prodak hukum yang baru yaitu Audit hukum yang  banyak digunakan di pasar modal.

Dalam masalah pemulihan aset negara, yaitu aset Pemko Tanjungpinang yang masih dikuasai Pemkab Bintan  yang sudah 20 tahun belum terselesaikan akan diselesaikan secepat mungkin.

“Alhamdulillah dari hasil kesepakatan bersama antara kota Tanjungpinang- Kabupaten Bintan yang seperti saudara ini akan menyelesaikan masalah aset daerah, pihak Pemkab Bintan akan menyerahkan aset Pemko Tanjungpinang yang di mulai dari administrasinya dulu,” tambahnya.

BACA JUGA WAK:  Walikota dan Gubernur Tinjau Proses Vaksin Lansia

Mengenai Eks Aset Antam harus konfrenhensif, Joko Yuhono mengatakan disini dirinya bicara masalah Yuridis  tidak ada masalah lain dan tidak punya kepentingan dalam hal ini. 

Walikota Tanjungpinang Hj Rahma dalam kata sambutan mengatakan permasalahan ini dapat didudukan permasalahannya agar tertib administrasi, yang diketahui Tanjungpinang banyak masalah aset yang tidak selesai.

“Jika Eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa duduk bersama maka  pembanguan ini bisa berjalan lancar, satu bukti sinergi,” harapnya. (cr11)