BPN Kota Tanjungpinang Tolak Usulan 11 Sertifikat Pemkab Bintan

KEPRINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG- Sebanyak 11 usulan sertifikasi lahan dibatalkan untuk mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Negara (BPN) kota Tanjungpinang. Di antara yaitu ruko 6 pintu yang ada di lorong gambir no 20, beberapa ruko di jalan Temiang, hotel Tanjungpinang di jalan pos dan eks Bioskop Mutiara serta beberapa kantor termasuk kantor Disnaker. Hal itu dikatakan oleh Kepala BPN Kota Tanjungpinang M Iskandar saat dijumpai media ini di ruang kerjanya, Rabu (31/3/21).

BACA JUGA WAK:  Walikota dan Gubernur Tinjau Proses Vaksin Lansia

Terhambatnya sertifikasi karena adanya amanat undang-undang no 5 tahun 2001 pasal 14 terkait legalisasi aset jadi menurut Iskandar ikuti undang-undang yang berlaku yang seharusnya diserahkan kepada yang punya wilayah.

“BPN kaitannya dengan legalisasi aset ada di wilayah kota Tanjungpinang yaitu pihak instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum tugasnya adalah menglegalisasi aset,” jelasnya.

BACA JUGA WAK:  Rahma dan Risma Masuk 50 Perempuan Berpengaruh Melawan Covid 19

Adapun yang termasuk dari 11 Sertifikat itu meliputi ruko-ruko di lr.gambir sekitar 10 pintu, hotel-hotel (hotel Tanjungpinang ), dan Perkantoran.

Ketika ada tim dari KPK dan rapat dengan Walikota Tanjungpinang pihak BPN menyampaikan bahwa permohonan  legalisasi aset dari pemerintah Kabupaten Bintan dan disitulah pihak BPN Kota Tanjungpinang mengetahui bahwa itu mestinya susah menjadi aset Kota Tanjungpinang. 

BACA JUGA WAK:  LAM Minta Gedung, Seniman Minta Taman Budaya

“Dengan kejelasan status bangunan itu dan ditambah lagi penjelasan dari Kajari Tanjungpinang sesuai amanat undang-undang tersebut yang menyatakan setelah terbentuknya kota Tanjungpinang seharusnya dalam satu tahun sudah mengembalikan aset-aset tapi kenyataannya itu belum. Maka pihak BPN membatalkan legalitas untuk sertifikasi itu,” pungkasnya. (cr11)