Surat Dirjen Kemendagri Jadi Pertimbangan Rahma untuk Rekomendasikan Cawako

KEPRINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG- Bursa calon wakil walikota Tanjungpinang masih belum ada progres. Padahal jabatan wakil walikota sudah teramat lama kosong. Setelah ada surat dari Direktur Jendral Otonomi Daerah yang ditandatangani Drs. Akmal Malik,M.Si nomor 132.21/1908/OTDA, tanggal 24 Maret 2021 akan menjadi pertimbangan bagi Rahma untuk menggesa agar Tanjungpinang punya wakil walikota.

Surat dari Dirjen Otda Kemendagri ituditujukan kepada Gubenur Kepulauan Riau dan ditembuskan ke Walikota Tanjungpinang. Surat itu akan dijadikan salah satu pertimbangan Walikota Tanjungpinang Hj. rahma S.IP dalam menyikapi atau menindak lanjuti tahapan pengisian wakil walikota Tanjungpinang sisa masa jabatan tahun 2018-2023. Hal tersebut disampaikan Rahma pada, Minggu (28/3/21).

BACA JUGA WAK:  Perkara Korupsi Proyek Panjat Tebing Bintan Diserahkan ke Jaksa

Rahma, menyampaikan ia sudah menerima surat tembusan dari Dirjen Otda atas nama mendagri yang ditujukan kepada gubernur kepri terkait petunjuk pengisian jabatan wakil walikota Tanjungpinang.

“Sesuai komitmen dan tujuan utama diajukannya surat  walikota kepada Mendagri tentang permohonan petunjuk dan arahan. Tujuannya untuk mengetahui secara pasti peraturan pemerintah apa yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh walikota Tanjungpinang dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil walikota. Ini agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku, mengingat sampai saat ini belum adanya peraturan pemerintah yang dibuat secara khusus,” ungkapnya.

BACA JUGA WAK:  Mudik Dilarang, Pintu Masuk Tanjungpinang Diperketat

Sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Khususnya terkait ketentuan pasal 7 tentang persyaratan calon dan pasal 176 ayat (5) yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

BACA JUGA WAK:  Walikota, Satpol PP, TNI dan Polri Sidak ke Kedai Kopi

“Adanya surat Dirjen Otda Kemendagri tersebut tentunya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi walikota dalam menyikapi atau menindaklanjuti tahapan  pengisian jabatan wakil walikota sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya. 

Hanya saja belum dia sampaikan kapan paling lambat ia merekomendasikan ke DPRD tentangbdua calon yang diajukan partai pengusung.(cr11)