Jaksa Desak Pemkab Bintan Serahkan 16 Aset ke Pemko Tanjungpinang

Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono.

KEPRINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG – Sebanyak 16 aset Kabupaten Bintan yang berada di Kota Tanjungpinang belum juga diserahkan ke Pemerintah Kota Tanjungpinang sejak pemekaran daerah pada 2001. Berkaitan dengan permasalahan aset ini ada juga dua aset berkas antam di Tanjungpinang dan aset Kota Tanjungpinang yang sekarang masih dalam penguasan Kabupaten Bintan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Joko Yuhono menjelaskan pelimpahan aset tersebut merupakan keharusan karena amanat undangundang berdasarkan Undang-undang no 5 tahun 2001 dan seharusnya sudah diserahkan ke pada Pemko Tanjungpinang.

Kajari Tanjungpinang Joko Yuhono sudah membentuk tim pemulihan aset negara yang diketuai oleh Kasi Datun. Tim ini akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan aset yang sampai saat ini masih dikuasai Pemkab Bintan padahal lokasi wilayahnya ada di Kota Tanjungpinang.

BACA JUGA WAK:  Ketua PKK Kota Tanjungpinang Terkesan dengan Cita Rasa Coto Makassar Kedai Kopi Rakyat

“Kita sudah membentuk tim pemulihan aset negara yang diketuai oleh Kasi Datun, berkaitan dengan aset Kota Tanjungpinang yang masih dalam penguasaan Pemkab Bintan yang seharusnya sudah diserahkan dalam waktu satu tahun,” ungkapnya, di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Rabu (24/3/2021).

Oleh karena itu dalam waktu dekat Kejari Tanjungpinang akan memanggil pihak-pihak terkait, baik dari Pemkab Bintan dan juga dari Pemko Tanjungpinang.

“Mudah-mudahan minggu depan akan mengundang pihak terkait dan juga sudah berkordinasi dengan KPK dan BPN kemaren. Aset ini harus segera diserahkan agar dari sisi yuridisnya jelas dan administrasi yang bagus,” ucap Kajari Tanjungpinang.

BACA JUGA WAK:  Ketua PKK Kota Tanjungpinang Terkesan dengan Cita Rasa Coto Makassar Kedai Kopi Rakyat

Kajari Tanjungpinang berharap Pemkab Bintan bisa memahami hal ini sesuai Undang-undang no 5 tahun 2001 pasal 14 itu, sehingga kita bisa sama-sama maju dan tidak menimbulkan konflik terhadap aset ini.

Ada sekitar 16 aset Tanjungpinang yang dikuasai oleh Kab Bintan, diantaranya yaitu aset BUMD Bintan yang terdiri dari kios 82 unit, toko mas 1 unit, ruko 67 unit, rumah tinggal 67 unit, hotel 3 unit, tanah 1 bidang, kolam renang 1 unit, perumahan karyawan 1 unit.

Selanjutnya aset yang berupa tanah dan bangunan yang dikuasi Pemerintahan Bintan meliputi tanah dan bangunan eks Kantor Bupati Kepri, Kantor Bapedda Kabupaten Bintan, Disdukcapil Kabupaten Bintan, Disnaker Kabupaten Bintan, Kantor Kesbang dan Linmas, Kantor Farmasi Kepri,Kantor Pemuda dan Olahraga, Kantor Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Tanah di samping kantor Bapedda Bintan, Tanah Lapangan golf, Rumah Dinas eks Depsos, Tanah dan rumah persinggahan Deartemen Sosial Bupati Kepri, Tanah dan Bangunan gudang farmasi, tanah dan bangunan gendung Akper dan bidang Farmasi.

BACA JUGA WAK:  Ketua PKK Kota Tanjungpinang Terkesan dengan Cita Rasa Coto Makassar Kedai Kopi Rakyat

Joko Yuhono menambahkan jika pihak dari Kab Bintan tidak perlu berlama lama untuk menyerahkan aset, agar tidak terjadinya konflik.

“Jangka waktunya sudah lewat dan harusnya jangan diperlama lagi, ” tutupnya.(cr11)