Kasus Penimbunan Sei Carang Belum Ada Tersangka

Lahan Sei Carang yang dipersoalkan.

KEPRINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG-  Kasus penimbunan bakau di daerah Sei Carang Tanjungpinang Timur yang dilaporkan kepolisi tahun lalu, hingga kini belum diketahui tersangkanya. Walaupun Surat Perindah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah keluar namun dugaan tindak pidana lingkungan hidup dari kepolisian itu belum menunjukan titik terang akan kasus tersebut.

Dalam SPDP bernomor SPDP/40/V/2020/Reskrim, tercantum pelanggaran pasal 36 ayat 1 jo pasal 109 ayat 1 Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara, pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan surat nomor 061/11/SP K/2019 tanggal 8 April 2019 tentang pelaksanaan tinjau lokasi dugaan adanya penebangan dan penimbunan hutan mangrove di  jalan eks perbaki Km 11 Sei Carang kelurahan air raja Kecamatan Tanjungpinang Timur.

BACA JUGA WAK:  Jalan Santai Reuni Alumni SMAN 2 Tanjungpinang Bertabur Doorprize

Informasi dari masyarakat, pada tahun 2014 lurah setempat mengusulkan pembangunan baru miring yang berlokasi RT 01 RW 07. Lalu pada 2017, Dinas PU Kota Tanjungpinang menganggarkan pembangunan batu miring pada lokasi tersebut. Namun tidak dapat terlaksana karena lokasi tersebut merupakan lapisan tanah humus.

Lahan itu disebut-sebut sedang jadi sengketa. Satu pihak menyebut lahan perumahan itu mili Beni Superianto selaku Direktur PT Bintan Jaya Sakti yang telah dihibahkan kepada masyarakat seluas + 3.000 meter persegi.

Di pihak lain ada lagi yang mengaku pemilik lahan dan merasa heran lahannya dihibahkan orang lain ke amsyarakat. Alokasi lahan 3 ribu meter itu untuk membangun fasilitas umum, pembuatan batu miring dan jalan tembus serta gedung serba guna. Namun, belum adanya izin timbun yang dikeluarkan di kelurahan oleh pemerintah daerah.

BACA JUGA WAK:  Jalan Santai Reuni Alumni SMAN 2 Tanjungpinang Bertabur Doorprize

Bahkan sudah ada upaya penetapan batas penimbunan agar memerintahkan pemilik lahan segera mengajukan proses izin penimbunan.

Djodi Wirahadikusuma selaku pemilik lahan merasa heran mengapa Beni bisa menghibahkan lahan miliknya kepada masyarakat dengan dua surat hibah yang ditandatangani lurah Air Raja Husain Alhamid S.IP, namun surat itu tidak ada nomor registrasinya.

“Ada dua surat hibah yang ditanda tangani oleh lurah yang sama namun tidak ada nomor registrasinya. Itu jelas di atas tanah milik saya dan saya punya bukti kepemilikan surat tanah itu,” katanya, Senin (1/3/21)

BACA JUGA WAK:  Jalan Santai Reuni Alumni SMAN 2 Tanjungpinang Bertabur Doorprize

Beni Dituduh melakukan penimbunan lahan yang juga di atas tanah milik Djodi hingga kasus ini dilaporkan ke pihak yang berwajib sehingga dihentikan pekerjaan penimbunan tersebut.

Terkait masalah ini pihak kejaksaaan belum memastikan apakah kasus ini dihentikan. Kajari Tanjungpinang Joko Yuhono mengatakan untuk memastikan kasus ini dilakukan SP3, ia belum bisa memastikan dan ia meminta waktu karena baru menjabat sebagai Kajari hingga mesti mempelajari kasus tersebut.

“Baik, Mbak, saya komunikasikan dulu ya…  Maklum masih baru…,” tulisnya lewat pesan whatshaap. (cr11)