Lapas Kota Tanjungpinang Deklarasi Janji Kinerja Menuju WBK dan WBBM

Deklarasi kinerja Lapas

KEPRINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG- Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Kota Tanjungpinang melakukan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi Kanwil Kemenkumham Kepri Se-Tanjungpinang dan Bintan, Senin (22/2/21).

Penandatanganan MoU janji Kinerja ini di tingkat Satker ada 8 yaitu Rudenim Tanjungpinang, Lapas umum IIA Tanjungpinang, Lapas IIA Narkotika Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban, Rupbasan, Bapas, dan Rutan.

Serta pembacaan janji kinerja tahun 2021 melaksanakan kinerja yang ditandatangani oleh 8 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di halaman Lapas Umum Kelas II A Tanjungpinang. Khususnya Lapas Tanjungpinang telah membuat 8 inovasi informasi layanan yaitu :

1. Layanan informasi online berbasis web site.

2. Layanan informasi berbasis audio dan tayangan video.

3. Layanan kesehatan bagi pengunjung

4. Layanan kesehatan bagi WBP lanjut usia / senam lansia.

5. Layanan Video Call gratis bagi WBP yang jarang dikunjungi keluarga.

6. Layanan coffee break atau coffee morning bagi pengunjung.

BACA JUGA WAK:  Jumlah Pasien Baru Covid 19 di Tanjungpinang Meningkat Drastis

7. Layanan rumah singgah bagi pengunjung atau WBP yang bebas karena mendapatkan PB/CB/CMB.

8. Layanan kunjungan “mobile” antar jemput bagi pengunjung yang membutuhkan.

Walikota Tanjungpinang yang di wakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan  Syamsudi S,Sos mengatakan saya atas nama Pemko Tanjungpinang Zona Integritas yang kita bangun ini merupakan janji kita kepada masyarakat dan janji kepada negara dalam memberikan pelayanan  yang sebaik mungkin.

“Atas nama pemerintah kota tanjungpinang  saya memberikan apresiasi kepada kemenkumham karena pembinaan kemenhumham untuk wilayah kota tanjungpinang pinang sangat baik . Bahkan pada tahun 2016 kota Tanjungpinang mewakili Provinsi Kepri untuk mengikuti acara Kaderkum di Ancol Jakarta . Kemudian fakta yg kita laksanakan pada pagi ini menjelaskan zona integritas yang akan dibangun ini adalah komitmen kita, janji kepada negara dan janji kepada masyarakat, semoga ataa nama oemerintah kota tanjungpinang semoga komitmen ini dapat dijalankan dengan sebaik baiknya karena inilah janji kita terhadap pemerintah dan msyarakat. Sesuai dengan UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ,” jelasnya.

BACA JUGA WAK:  Pagar Roboh, SDN 017 Tanjungpinang Timur Terancam Ikut Ambruk

Kakanwil Kemenkumhan Provinsi Kepri Husni Thamrin SH .M.Hum menjelaskan hal ini sebagai bentuk dari Intruksi Irjend Kumham RI Komjen Andap Budi Revianto yang  merangkap sebagai Plt  Sekjend

“Pada giat hari ini bukanlah semata seremonial belaka tetapi kami ingin menunjukan keseriusan . Ingin menunjukan komitmen internal dari Kemenkumham yg telah melakukan deklarasi janji kinerja di jajaran kanwil pada minggu lalu yang dihadiri oleh Kajati, Polda Dan Gubernur,  bahwa kegiatan hari ini mengacu kepada surat Inspektur Jenderal Kemenkumham RI , bahwa seluruh Kanwil serta UPT yang ada dibawahnya wajib melakukan deklarasi janji kinerja untuk merefresh kembali dari pada dukumen yang telah kita usulkan 2020.bhwa ttd yg ada di atas dokumen marilah kita smua bhwa komitmen ini dpt kita wujudkan dan thpan ug kita lalui di kepri ini ada yg meraih zona integritas,” katanya.

Kepala Kementrian Hukum dan HAM Husni Thamrin  S.SoS M. HUM didampingi Kalapas Umum kelas II A Tanjungpinang Wahyu Hidayat bersama Kalapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Wahyu Prasetyo mengatakan hampir semua jajaran di Provinsi ada 21 satker yang akan melakukan deklarasi dan penandatangan MoU ini merupakan keseriusan Kakanwil mewujudkan zona integritas yang bebas KKN dan Korupsi.

BACA JUGA WAK:  Jumlah Pasien Baru Covid 19 di Tanjungpinang Meningkat Drastis

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Presiden pada tahun 2010 setiap kementiran dan lembaga bisa melakukan repormasi birokrasi mencegah dari perbuatan KKN dan meningkatkan pelayanan publik itu dasarnya dan jajaran Menkumham hari ini melakukan MoU dan dekralasi dirtingkat UPT atau satker ada 8 setiap wilayah telah menyiapkan beberapa inovasi

“Masalah WBK ini sudah pengulangan dari tahun lalu, dan jika diambil rujukan dasar hukum dimulai dari mawacita, pemerintah Jokowi menginginkan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Kemudian Presiden mengeluarkan konfrens tahun 2010 bahwa rencana strategi pemerintah dari 2010 sampai 2025 sekitar 15 tahun didalamnya bagaimana setiap kementrian dan lembaga bisa melakukan reportasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik, serta jajaran kumham di tingkat satker ada 8 UPT yang terlibat,” tutupnya. (cr11)