Empat Guru Dipecat, Yayasan Theresia Digugat hingga Pengadilan

    Sidang sengketa pekerja dengan yayasan di pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang.

    KEPRINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG – Empat orang Tenaga lengajar Sekolah Dasar Yayasan Theresia Batam harus kehilangan pekerjaan karena dipecat dari yayasan di tempat mereka bekerja. Padahal mereka sudah belasan tahun tahun mengabdi. Mereka mendadak di Pemutuskan hubungan kerjanya dan itu dilakukan secara sepihak . Pihak Yayasan dituding melakukan PHK tanpa mengindahkan atau menjalankan anjuran dari Disnaker Kota Batam yang mengharuskan Yayasan tersebut membayar pesangon dari hak para guru.

    Pihak Yayasan Theresia Batam melakukan Pemecatan terhadap 4 Tenaga Pengajarnya yang sudah mengabdi lebih kurang 13 tahun. Bahkan, ke empat guru tersebut mengaku jika dalam proses pemecatannya, mereka tidak pernah mendapat surat peringatan dari pihak yayasan, dan selama kerja mereka tidak pernah melakukan ikatan kontrak kerja secara tertulis.

    BACA JUGA WAK:  SELAMAT : Dibawah Pimpinan Rudi - Amsakar, Kota Batam Ukir Prestasi Lagi

    Ke empat guru itu sempat mengadakan perundingan dengan Pihak Yayasan untuk menyelesaikan sengketa pekerja secara kekeluargaan. Namun tidak ditemukan jalan keluar. Sehingga keempat guru yang dipecat melakukan perundingan lagi secara Tripartit di Kantor Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan dihadiri oleh para pihak dan tim mediator Disnaker Kota Batam, dan pihak mediator memberikan waktu selama 10 hari. Namun pihak yayasan dinilai tidak ada itikat baik dalam menyelesaikan tanggungjawabnya. Hingga perkaranya kini bergulir di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Hubungan Industrial. Kini sudah memasuki proses sidang dan tahap pembuktian. Para guru ini didampingi oleh Kuasa Hukum Palti Siringo-Ringo SH dan Mounieka Suharbima SH, Kamis (18/2/21).

    BACA JUGA WAK:  Hadiri MTQ di Bulang, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad : Mari Pedomani Nilai Al-Qur'an

    “Yayasan Theresia telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak. Para guru ini sangat kesulitan dalam sektor perekonomian untuk memenuhi kebutuhan seharian, apalagi dalam keadaan wabah Pandemi sekarang ini,” ungkap Palti selaku kuasa hukum yang menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

    Yayasan Theresia Batam sudah melanggar Undang -undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 90 ayat (1) yang berbunyi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Dan diketahui jika selama bekerja sebagai Guru kontrak, upah atau gaji yang diterima tidak lebih dari Rp 2500.000 perbulannya, tentu jumlah gaji tersebut di bawah Upah Minimum Kerja (UMK) kota Batam.

    BACA JUGA WAK:  Alhamdulillah, Air di Perum Buana Impian Tembesi Kota Batam Lancar dan Tak Pernah Mati Lagi

    Menurut Palti pihaknya selaku penggugat akan tetap memperjuangkan hak dan pesangon para guru sesuai surat anjuran yang diberikan oleh Disnaker Kota Batam. Pihak Yayasan Theresia harus membayar pesangon dan hak para guru sejumlah Rp 400 juta dari ke empat guru yang dipecat secara sepihak.

    “Saya berharap kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan seadil- adilnya,” ungkap Palti.(cr11)