DPRD Kepri Desak Pemprov Atasi Krisis Air

Gadung DPRD Kepri di Dompak.

KEPRINEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG – Persoalan krisis atau kelangkaan air di Kepulauan Riau di beberapa daerah di kepri masih terjadi. Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Riau Raden Hari Tjahyono berharap Pemprov Kepri lekas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemko untuk mengatasi masalah krisis air bersih.

“Pemprov Kepri mesyi terus kreatif mencari solusi. Seperti melakukan penyulingan air laut menjadi air yang layak digunakan,” papar Raden, Rabu (18/3/2020).

Menurutnya, perlu dilakukan pemetaan wilayah atau krisis air dan jika sifatnya darurat tidak ada air sama sekali pemerintah wajib memprioritaskan untuk hadir dan membantu menyediakan air bersih.

“Di kabupaten kota di Kepri seperti Tanjungpinang, Batam, Karimun, Bintan, Anambas dan Natuna sudah banyak yang mengeluh dengan persoalan air ini. Di Batam ada kebijakan ATB yang berencana menggilir distribusi air, di Tanjungpinang ibukota provinsi juga mengalami hal yang serupa bahkan ormas atau lembaga sosial yang turun tangan membantu,” kata Raden Hari Tjahyono.

Masih kata Raden, Pemprov Kepri perlu segera mengeluarkan kebijakan jangka pendek dan panjang untuk persoalan krisis air yang sebenarnya datangnya bisa diprediksi.

“Persoalan air ini kita rutin dialami setiap tahun, harusnya Pemprov Kepri punya langkah antisipatif jangan sampai masyarakat terus terbiarkan. Pemprov Kepri bisa melakukan koordinasi lebih jauh ke kepala daerah se-Kepri karena fenomena ini hampir terjadi di semua kabupaten dan kota yang ada,” kata Raden Hari Tjahyono.

Jadi, tambahnya, perlu ada sinergi antara Pemda sehingga penanganannya bisa komprehensif.

“Kepri sebagian besar wilayahnya adalah lautan, barangkali pemerintah bisa berpikir bagaimana bisa menyuling air laut untuk disuling agar bisa digunakan oleh masyarakat, air persoalan pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah,” jelasnya.

Disamping itu, menurutnya kesadaran masyarakat juga perlu dibangun terkait penghematan penggunaan air.

“Kita sebenarnya berharap tidak hanya pemerintah saja yang punya kebijakan tapi masyarakat dan pengembang yang membabat hutan untuk perumahan dan pembangunan sadar akan hal ini. Masyarakat perlu hemat air tapi perusahaan pengembang juga sadar akan persoalan lingkungan ini dan pada intinya memang tanggungjawab persoalan air ini ada di pemerintah daerah, kita terus mendorong kepala daerah untuk memikirkan dan mengambil kebijakan cepat terkait persoalan ini,” ucapnya.(rks)