Indonesia Nomor 2 di ASEAN Untuk Anak Hamil di Usia Sekolah

Foto bersama usia menandatangani Pakta integritas pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

KEPRINEWS.CO.ID: – Pergaulan bebas terhadap anak di bawah umur di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Angka pernikahan anak dibawah umur sangat tinggi. Umumnya pernikahan dilakukan karena anak usia sekolah ini hamil hingga terpaksa dinikahkan. Untuk mencegah maraknya pernikahan dini, Presiden Joko Widodo mengamanahkan 5 isu prioritas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), diantaranya adalah pencegahan perkawinan anak.

Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 ada sekitar 11,2 persen perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah, ternyata mereka menikah di usia bawah 18 tahun. Ada 20 provinsi di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak dibawah umur yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 11,2 persen, diantaranya Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

BACA JUGA WAK:  Semua Jemaah Umrah Indonesia Bakal Dikarantina di Asrama Haji Pondok Gede

Presiden minta agar angka perkawinan anak turun minimal hanya 8,74 persen pada akhir tahun 2024. Kemen PPPA merangkul seluruh pihak, termasuk pimpinan daerah untuk memperkuat Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA) melalui Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak oleh 20 Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi dan di atas angka rata-rata nasional.

“Praktik perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang terhadap anak, keluarga, masyarakat, dan generasi masa depan. Anak perempuan secara fisik belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko angka kematian ibu dan anak, komplikasi kehamilan, keguguran, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Ketidaksiapan mental karena usia yang masih muda juga meningkatkan risiko perceraian dan pemberian pola asuh yang tidak tepat pada anak,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

BACA JUGA WAK:  HARRIS Resort Barelang Batam Raih Juara 1 Lomba Masak Ayam Saus Peri-peri se kota Batam

Menteri Bintang Puspayoga berharap penandatanganan pakta integritas ini bukan sebatas komitmen di atas kertas. “Dari sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, pakar, dunia usaha, dan media untuk mencegah perkawinan anak, kami mengharapkan lahirnya sebuah implementasi yang ada di masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. Mari kita bersinergi bersama untuk memperkuat GEBER PPA sehingga dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,” tegas Menteri Bintang.

Sementara itu, Asisten Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung, Syaiful Majid menjelaskan, ada banyak faktor yang diajukan orang tua dalam meminta dispensasi nikah dibawah umur karena anaknya sudah hamil. Yang terbanyak disebabkan oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan anak hamil di luar nikah. Penyebab lainnya ada juga karena anak putus sekolah, dan rendahnya ekonomi keluarga. Dispensasi kawin sendiri masih menjadi polemik besar paska disahkannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BACA JUGA WAK:  Semua Jemaah Umrah Indonesia Bakal Dikarantina di Asrama Haji Pondok Gede

Pekerjaan pemerintah juga semakin berat setelah di media sosial juga sering beredar gerakan ajakan untuk berani menikah pada usia muda dan usia anak. Untuk merespon gerakan tersebut, Kemen PPPA telah meluncurkan Iklan Layanan Masyarakat “Pencegahan Perkawinan Anak” yang ditujukan untuk kaum milenial.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengatakan Pakta Integritas ini diharapkan dapat mendorong daerah dalam penetapan regulasi pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan perkawinan anak. (#1/art)