NEWS VIDEO : Forum CEO Media Ciber Kepri Gelar Diskusi Publik “Delik Pers di Era Digital”

Saat ini, ada sekitar 700 laporan dan pengaduan yang ditangani Dewan Pers. Dari ratusan kasus yang ada, sebagian besar pengaduan pada media online. Umumnya kasus tersdbug karena media online tidak melakukan verifikasi. 

“Misalnya rilis, banyak media yang langsung menaikkan berita rilis tanpa melakukan konfirmasi dan verifikasi. Ketika rilis itu bermasalah, pihak yang dirugikan langsung mengadukan hal itu,” ungkapnya.

“Ada beberapa kasus yang ditangani Dewan Pers. Terakhir kemarin di Sumut, karena wartawannya dan medianya tidak bersertifikasi, dua wartawan ditahan polisi. Namun kami beri masukan bahwa wartawan jangan dikriminalisasi dan ditetapkan tersangka. Akhirnya dibebaskan meski dua malam ditahan,” ujarna. 

BACA JUGA WAK:  Pasien Covid-19 RSKI Batam 35 Orang, Dua Positif Omicron

Acuannya selain UU Pers No 40 tahun 1999, juga sudah ada MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri dalam menangani sengketa Pers. Diskusi publik ini dihadiri pimpinan media se-Kota Batam, humas lembaga pemerintah dan swasta seperti BP Batam, PGN, PLN Batam, ATB, dan lainnya. 

Humas Polda Kepri diwakili Kasubid PID Bidhumas Polda Kepri, Kadiskominfo Batam diwakili Kabid Komunikasi dan Informasi Publik, Ketua IJTI Kepri dan Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim sekaligus membuka acara Diskusi Publik “Delik Pers di Era Digital”.

BACA JUGA WAK:  Dua TKI Diduga Kena Omicron, Brigjen Jimmy: Pekerja Migran Ikuti Aturan Karantina Ya!

Kaspol Jihad, yang tampil di sesi berikutnya memaparkan bahwa, delik adalah perbuatan yang dapat dihukum. Kenapa dihukum, kata Kaspol, karena melanggar Undang-Undang (UU). “Agar media terhindar dari delik pers, perusahaan pers harus mematuhi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. 

“Meski media atau jurnalis dalam bekerja dilindungi undang-undang, tetapi faktanya masih ada juga yang melanggar kode etik atau UU Pers No 40,” ungkapnya.

BACA JUGA WAK:  Plt Walikota Tinjau Pasar Kawat Tanjungbalai