Opini: Rinto Namang dan Kritik Mahasiswa Yang Meredup

    Miris memang setelah membaca tulisan dari Mora Sifudan pada media seword beberapa hari lalu yang menyudutkan germas PMKRI. Harusnya mora sifudan paham kritikan dari Rinto Namang.

    Sudah lama rasanya kita tidak mendengar mahasiswa bersuara di kancah nasional. Mahasiswa, terutama mereka yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, cenderung bungkam di hadapan kekuasaan, diam, dan kehilangan ketajaman kritisisme.

    Apakah Kelompok Cipayung telah menjadi sayap pemerintah yang membuat mereka enggan bersuara mengeritik pemerintah? Saya tak mau berandai-andai soal ini, tetapi saya gelisah karena melihat sikap elit mahasiswa itu yang terlalu dingin dan bisu.

    Namun, beberapa waktu lalu (28/4) kita melihat tampil Rinto Namang, Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah, terutama Kepala Staf Presiden, Bapak Jenderal TNI Moeldoko.

    Menurut Rinto Namang, Moeldoko tidak layak menjadi pejabat publik karena tak paham tentang prinsip dasar Demokrasi yang mengedepankan kebebasan dan hak asasi manusia.

    BACA JUGA WAK:  Ternyata Peringatan Dini Gunung Semeru Tak Berfungsi

    Moeldoko dikritik karena pernyataannya yang secara implisit melarang adanya gerakan Ijtima Ulama III.

    “Persoalan kecurangan selalu diembuskan. TSM ya, terstruktur, sistematis, masif, ada 1 lagi mungkin (yang kurang), luar biasa. Jadi menurut saya ini sebuah upaya yang harus kita hentikan, tak boleh kita menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

    Moeldoko mengatakan bahwa ketimbang menggelar Ijtima Ulama, lebih baik persoalan adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia berharap persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara-cara konstitusional.

    “Kalaupun ada kekurangan yang dilakukan atau tidak sengaja dilakukan KPU dengan segala keterbatasannya, selesaikan saja dengan cara-cara konstitusional. Bukan dengan ijtima, itu apa urusannya?” kata Moeldoko.

    Moeldoko menilai ijtima ulama tidak perlu dilakukan. Masyarakat lebih membutuhkan suasana yang nyaman usai pemilu. “Jangan menciptakan suasana yang menakuti masyarakat,” ujar dia.

    BACA JUGA WAK:  Ternyata Peringatan Dini Gunung Semeru Tak Berfungsi

    Pernyataan ini adalah upaya terang-terangan melarang Ijtimah Ulama III. Padahal, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan akan ada ijtima ulama ke-3 untuk mengevaluasi pemilihan presiden atau Pilpres 2019.

    Sebagai warga negara Indonesia, tentunya PA 212 memiliki kewajiban untuk mengevaluasi perjalanan pesta demokrasi khususnya pemilihan presiden atau pilpres 2019. Harusnya itikad baik ini didukung oleh pemerintah sebagai untuk menjamin kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi kita.

    Bagi saya, pada titik ini kritik Rinto Namang tepat sasaran. Pemerintah harus mematuhi prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan setiap individu atau masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya, entah dengan bentuk apapun, asalkan masih dalam koridor aturan dan hukum yang berlaku.

    Pemerintah harusnya tak perlu marah dan geram terhadap kritik mahasiswa. Tak perlu menjadi anti kritik. Kritik itu perlu apalagi dalam era demokratis seperti ini. Kritik perlu supaya pemerintah tidak keluar jalur dalam menahkodai negara ini mencapai cita-citanya.

    BACA JUGA WAK:  Ternyata Peringatan Dini Gunung Semeru Tak Berfungsi

    Di ujung kritiknya, Rinto Namang meminta Moeldoko mundur dari jabatannya? Berlebihankan itu? Menurut saya tidak berlebihan. Pejabat negara kita yakini adalah mereka yang mengerti bagaimana mengurus negara sesuai dengan konstitusi. Kalau tidak paham, ya, mundur adalah jalan keluar untuk masalah itu. Jika tidak, maka ke depannya bisa makin rusak negara ini diurus.

    Terlepas dari isi kritiknya, saya ingin mengatakan bahwa sikap kritis mahasiswa perlu dirangsang kembali untuk menjadi garda terdepan yang mengawal negara ini. Mahasiswa harus kritis karena mereka adalah agent of control. Jika mahasiswa diam di hadapan kekuasaan, mungkin inilah senjakala peran mahasiswa sebagai agent of change, agent of control.

    Penulis; Basilius Fransisko Hugu
    Wakil Presidium Pendidikan & Kaderisasi PMKRI Cabang Kupang