Dr.Ahmad Atang: OPD Kosong Itu Ganggu Kinerja, Pemprov NTT Segera Lelang Jabatan

Pengamat Politik Dr.Ahmad Atang

KUPANG- Dua bulan sudah sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mengalami kekosongan jabatan, setelah dilakukan mutasi pejabat eselon II Pemprov NTT oleh Gubernur Viktor Laiskodat pada Jumat (15/2/2019).

Sejumlah OPD bersangkutan hanya memiliki pelaksana tugas (Plt) dan memiliki kewenangan terbatas. Sementara implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui pelaksanaan program mulai berjalan.

“Kepala dinas kosong di beberapa OPD secara faktual akan mengganggu kinerja OPD yang bersangkutan.Hal ini karena pada OPD tersebut, hanya ada Plt yang memiliki kewenangan terbatas,” ungkap Pengamat Politik Universitas Muhamadiah Kupang, Dr.Ahmad Atang, Senin (22/4/2019).

Menurutnya, implementasi RPJMD Pemprov NTT, melalui pelaksanaan program, mulai berjalan. Sehingga membutuhkan pimpinan yang definitif, seperti pada OPD vital yakni Bappeda, PUPR dan Dinas Pendapatan. Konsekuensinya OPD yang belum terisi tersebut, Pemprov NTT harus segera melakukan lelang jabatan, agar tidak terdapat kekosongan.

“OPD vital seperti Bappeda, PUPR dan Dinas Pendapatan butuh pejabat yang definitif bukan pelaksana tugas. Sehingga harus segera dilakukan lelang jabatan. Kita berharap Pemprov segera melakukannya,”tegas Dr.Ahmad Atang.

Doktor Orang Lembata ini mengingatkan, terkait lelang jabatan itu, rekruitmen jabatan elesonering selalu bersandar pada syarat-syarat administratif. Karena seseorang yang ingin menduduki jabatan tinggi, harus memiliki kompetensi managerial sebagai seorang kepala, dan kompetensi bidang yang berhubungan dengan Tupoksi OPD yang bersangkutan.

“Yang mau duduki jabatan, syaratnya harus punya kompetensi managerial dan kompetensi bidang Tupoksi OPD yang bersangkutan. Ini ada mekanismenya yang telah diatur oleh regulasi,”pungkas Dr. Ahmad Atang.

(Alle)