RP 110 Juta Uang Tamsil Pol PP, Raib Ditangan Kasat dan Bendahara

KUPANG-Dugaan penggelapan uang Tambahan Penghasilan (Tamsil) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Kupang oleh Mantan Kasat Pol PP Tomas Dagang dan Bendaha Dondy Laganguru, akhirnya terkuak dan mulai menemui titik terang.

Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man mengakui adanya penggelapan uang Tamsil tersebut. Dan Herman menegaskan, jika uang itu tidak dikembalikan, maka akan diselesaikan secara hukum.

“Benar ada sejumlah uang Tamsil yang telah digunakan mantan Kasat Pol PP dan bendahara. Akan diproses secara hukum jika tidak dikembalikan,”kata Herman Man, Senin (18/3/2019) kemarin.

Hal itu dipertegas oleh Kasat Pol PP Kota Kupang, Felisberto Amaral. Menurutnya, total dana Tamsil yang digelapkan sebesar Rp110 juta. Dana itu seharusnya sudah diterima 71 Anggota Pol PP sejak tahun 2018. Namun mantan kasat dan bendahara telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

“Mantan kasat dan bendahara sudah di panggil untuk klarifikasi.Mantan bendahara akui uang tersebut dipakai bersama,” kata Felisberto.

Selain dana Tamsil tercatat juga uang Kesejahteraan (Kesra) dan uang penjagaan anggota Pol PP yang sampai saat ini juga belum di bayarkan, diduga dana itu juga telah digunakan.

Mantan Kasat Pol PP Membantah

Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Thomas Dagang yang dikonfirmasi, membantah telah menggelapkan uang tunjangan penghasilan bagi anggota Sat Pol PP sebesar Rp110 juta.

“Saya tidak tahu menahu terkait uang Tamsil tersebut,” kata Thomas seperti dikutip dari nttTerkini.

Menurutnya, uang Tamsil itu justru digunakan oleh bendahara. Apalagi disebutkan dipakai bersama. “Bendahara yang gunakan uang itu, dan tidak ada kesepakatan bersama,”kata Thomas Dagang.

Kata Thomas, uang tersebut akan menjadi tanggungjawab bendahara. Pasalnya, didasarkan atas kesepakatan dalam perjanjian yang ditandatangani bendahara. Uang itu akan diganti dalam jangka waktu satu (1) bulan terhitung sejak surat perjanjian itu dibuat.

“Bendahara bertanggung jawab. Itu sudah ada kesepakatan. Tapi kalau belum dipenuhi itu menjadi tanggung jawab bendahara, karena dia yang mengelola uang tersebut,” katanya.

(Israel)