Ketua DPC INSA: Pengelolaan penyelenggaraan pelayaran Batam Kacau, BP Harus Segera Menempatkan Orang Berkompeten Dibidangnya

Kepri news.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Oktober lalu menerbitkan Perubahan Revisi Peraturan Kepala (Perka) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif dan Jasa Pelabuhan, tetapi sampai saat ini implementasinya belum berjalan.

Ketua DPC Indonesia national shipowner association (Insa) Batam, Osman Hasyim mengatakan, pengelolaan penyelenggaraan pelayaran di kota Batam masih kacau, terutama BP Batam masih belum memberi kontribusi terkait perkembangan di pelabuhan.

“Dengan adanya kebijakan penurunan tarif sesuai revisi Perka tersebut, tujuannya mampu merangsang pertumbuhan. Namun kepala Pelabuhan BP Batam membuat surat edaran yang seolah-olah menghambat pelaksanaan Perka itu,” ujarnya,Kamis(13/12/2018).

Disebutkannya lagi, adapun beberapa contohnya yaitu kapal yang di kawasan sypiard harus memiliki saham di atas 51 persen oleh syipiard.

“Mana ada syipiard punya kapal. Syipiard itu perusahaan pembangun kapal, sedangkan yang punya kapal itu perusahaan pelayaran, itu kan sudah ngarang-ngarang sendiri, tidak ada dasarnya. Sementara, itu adalah kewenangan KSOP yang mengatur hal-hal teknis, ” terangnya.

” Itulah kita katakan, bahwa BP Batam itu harus benar-benar paham soal kepelabuhanan dan pelayaran, mereka harus mendudukan orang yang mampu mempunyai visi pengembangan sumber daya maritim, ” jelas Osman saat di temui di Hotel Harmoni one, Batam Centre.

Kalau sudah begini, lanjut Osman, dari mana sumber BP lagi?, Pemerintah provinsi dengan hak yang diberikan melalui non legalitasi, sebagian kewenangan dan pendapatannya BP hilang, kecuali dari pengelolaan pelabuhan, sedangkan itu aja masih terjadi konflik antara BP dan hubungan langganan (Hublang).

“Orang yang di BP harus benar-benar paham terkait peraturan pelabuhan dan mengenai pelabuhan, BP Batam segera mendudukan orang tepat dan mempunyai kompetensi dalam posisi tersebut,” ucapnya.

Diterangkannya, karena ini membicarakan masa depan, soal pembebanan kepada masyarakat, soal ketersediaan tenaga kerja apalagi batam mempunyai potensi yang besar.

Kenapa kita minta nol, lanjut Osman, supaya kapal-kapal masuk sehingga syipiard-syipiardnya hidup, kalau syipiard hidup otomatis akan menyerap tenaga kerja.

Osman membeberkan pendapatan Asli daerah melalui retribusi kepelabuhanan dan labuh tahun 2016 mencapai 480 M setelah itu anjlok, ” kalau sekarang kita tidak tau, karena BP Batam sangat tertutup soal itu, ” bebernya.(adt)