Nuryanto: Pajak Baru Mestinya Pemko Batam Sudah Berlakukan Di Awal Tahun 2018

BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto SH, MH sebagai narasumber pada diskusi publik yang bertajuk “Membedah Kenaikkan Pajak dan Retribusi Kota Batam”. Rabu, (12/09/2018)

Kenaikan pajak yang merujuk pada Perda No. 07 Tahun 2017, tentang pajak daerah. Revisi Perda No. 05 Tahun 2011, dengan besaran tarif berfariasi berdasarkan jenis usahanya, malai dari 15%, 35% dan maksimal 50%.

“Perda No. 07 Tahun 2017, sudah melalui proses yang panjang. Mestinya di awal tahun 2018, sudah dioperationalkan oleh Pemerintah Kota Batam. Namun ditunda,” ungkapnya.

Lanjut, Ketua DPRD Kota mengatakan, terkait revisi Perda No. 05 Tahun 2011, kalau dihitung dari jarak waktu. Memang sudah waktunya untuk direvisi.

“Dalam prosesnya usulan tersebut, ditindak lanjuti dan disepakati oleh DPRD, serta dibahas bersama Pemerintah Kota. Secara terbuka dan umum, serta dihadiri oleh stackholder dan instansi terkait kota Batam,” terangnya.

Pada diskusi publik yang diadakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, sebagai narasumber, Ketua Kadin Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Auditor Madya BPKP Kepri, Kepala Ombudsman Kepri.

Dan sebagai moderator, Ketua Tim Ekonomi Kadin Batam, serta dihadiri oleh, Asosiasi, Himpunan, Organisasi dunia usaha dan pelaku, Akademisi di Harris Hotel, Batam Centre – Batam.

Selaku Auditor Madya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kepri, Muas M. Sandi mengatakan, mengenai pajak daerah telah ditetapkan maksimalnya tidak boleh kurang ataupun lebih, sudah diatur dalam Undang Undang.

Besaran tatif pajak diantaranya, Pajak Hotel 10%, Restauran 10%, Penerangan Jalan 10%, Reklame 25%, Hiburan 35%.

“Jika ada pajak melampaui yang telah ditetapkan undang-undang, berarti ada cacat. Dan ini bertentangan dengan aturan dalam pelaksananya,” ungkapnya pada dialog yang tidak dihadiri oleh pihak yang berkepentingan dari Pemerintah Kota Batam. (Kepri News / Andi)


 Advertoria Sanford 18/9/2017