Cakada Terpilih yang Dibui Tetap Dilantik

Malang, KepriNews.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan calon kepala daerah terpilih namun sekarang ditahan karena terjerat kasus akan tetap dilantik. Sebab aturan perundang-undangan menyatakan, selama belum ada kekuatan hukum tetap, maka calon kepala daerah dengan status tersangka berhak untuk dilantik.

“Tapi tidak elok jika kemudian kepala desa atau kepala daerah di dalam tahanan. Ia sebagai Menteri Dalam Negeri akan coba mencari jalan terbaik. Kami tak ingin ada yang dilantik di dalam tahanan,” kata Tjahjo, pada wartawan usai acara sarasehan peningkatan kapasitas aparatur desa di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (1/8/2018).

Pihaknya, lanjut menteri Tjahjo, bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. “Dalam aturan, jika memang belum ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan, maka calon kepala daerah yang terpilih terangkat harus dilantik. Tapi mungkin, akan dibahas solusi terbaik. Aturan UU-nya sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dilantik kepala daerah pemenang pilkada,” ulangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menambahkan, ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat 6 serta ayat 7 UU Pilkada menyatakan, meski sudah berstatus tersangka, kepala daerah terpilih tetap harus dilantik. Namun tidak dilakukan di tahanan, sehingga acara pelantikan tak ternodai.

Dan merujuk ketentuan UU, lanjut Bahtiar, begitu selesai dilantik kepala daerah yang ditahan, langsung diberhentikan sementara. Wakilnya yang lantas menjadi pelaksana tugas kepala daerah, sampai ada keputusan hukum tetap atau kata putus dari pengadilan yang bersifat inkrah. Jika sudah inkrah, kepala daerah diberhentikan permanen.
“Wakil kepala daerahnya diangkat jadi jadi Plt atau pelaksana tugas. Selanjutnya pada ayat 8 kalau sudah berkekuatan hukum tetap maka diberhentikan secara permanen dan wakil kepala diangkat menjadi kepala daerah,” katanya. (*/elf)


 Advertoria Sanford 18/9/2017