Ngotot Abaikan PKPU, PPK dan KPPS Kodi Akui Lalai

Keprinews.co.id,KUPANG- Pleno rekapitulasi suara Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) provinsi NTT, telah usai. Namun, meninggalkan sejumlah persoalan prinsip yang belum tuntas ditindak lanjuti pihak penyelenggara Pilkada SBD (Panwas,Bawaslu NTT,KPUD).

Satu per satu pelanggaran perlahan diurai. Salah satunya pasca pleno rakapitulasi suara di PPK Kodi. Pihak penyelenggara (PPS, KPPS,PPK) ngotot tidak mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam pleno rekapitulasi suara.

Hal itu memantik respon Ratu Wulla Talu saksi calon bupati/wakil bupati Markus Dairo Talu (MDT) – Gerson Tanggu Dendo (GTD) saat itu. Para penyelenggara akhirnya membuat surat penyataan lalai melalui tulis tangan di kertas buram.

“Pleno PPK kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya, diwarnai dengan berbagai temuan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Dan salah satu bukti yang kami punya surat pernyataan lalai oleh ketua PPK kecamatan Kodi bersama PPS dan KPPS,” kata Ketua Koalisi Rakyat Bersatu MDT-GTD, Pdt. Ananias Bulu, Selasa (10/7/2018) di Kupang.

Ananias mengatakan, hal ini sangat memalukan, dan pihak berwajib dalam hal ini penyelenggara Pilkada; Panwaslu dan Bawaslu NTT, KPUD harus segera menindak lanjuti sesuai regulasi PKPU.

“Harus ditindak lanjuti sesuai aturan PKPU. Ini memalukan karena penyelenggara pemilu sendirilah yang mencederai Pilkada SBD,” kata Ananias.

Lanjut Ananias, Surat Pernyataan Lalai yang dibuat PPS, KPPS, dan PPK kecamatan Kodi itu, dibuat saat para penyelenggara bersikukuh menolak melakukan pleno sesuai PKPU.

“Saksi Victory-Joss dan pasangan Cabup/cawabup MDT-GTD,minta dengan tegas berlakukan pleno sesuai PKPU nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara dan mekanisme pleno perekapan. Tapi PPK,PPS dan KPPS bersikukuh tidak mematuhi PKPU. Maka saksi minta dibuat surat pernyataan, dan ini buktinya,” ungkap Ananias.

Dikatakannya, dalam Surat Pernyataan Lalai tersebut termuat dua hal, yakni pertama; KPPS telah lalai mengisi C1 KWK untuk DPT dalam menggunakan hak pilih. Kedua; telah lalai mendata pemilih C1 KWK sehingga tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih C1 KWK 227 dan pengguna hak pilih 267.

Surat tersebut ditanda tangani ketua PPS Martinus Jama Nukango, ketua KPPS Nikodemus F.B. Hakola dan ketua PPK Kodi Alfonsus Monta, S.pd.

(Alle)


 Advertoria Sanford 18/9/2017