Pilkada Sumba Barat Daya Bermasalah, Diduga Banyak Kecurangan

Keprinews.co.id,TAMBOLAKA-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumba Barat Daya, Provinsi NTT telah selesai diselenggarakan. Namun, ada sekian banyak kecurangan yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Data riil yang dikantongi Keprinews.co.id, Jumat (29/6/2018), kecurangan Pilkada SBD, terdiri dari beberapa bagian, yakni dari pendaftaran DPT, penetapan DPT, surat panggilan memilih, jumlah surat suara yang lebih dan kurang di sejumlah kecamatan, perbedaan pengguna hak suara untuk bupati dan gubernur, pengguna hak suara bagi yang tidak hadir, meninggal, pendobelan nama dan yang berada di luar pulau, serta sejumlah kecurangan lainnya.

Salah satu contoh, di TPS 6, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara ditemukan bahwa jumlah pemilih 245 orang, sedangkan jumlah pengguna hak pilih 332 orang. Selain itu jumlah pengguna hak suara untuk bupati lebih tinggi dari pengguna hak suara untuk gubernur. Masih ada data kecurangan fatal di sejumlah TPS lainnya yang dikantongi Keprinews.co.id.

“Pilkada Sumba Barat Daya bermasalah karena banyak kecurangan yang dilakukan dan ditemukan dari pendaftaran pemilih, penetapan DPT, surat panggilan dan surat suara di TPS yang kurang dan lebih di TPS. Masih ada kecurangan lainnya siap kita buktikan,” ungkap Pdt.Ananias Bulu, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Cabup/cawabup Markus Dairo Talu (MDT) – Gerson Tanggu Dendo (GTD), Jumat (29/6/2018).

Kata Ananias, ada beberapa TPS di beberapa desa SBD, penggunaan kertas suara mencapai 100 persen dan memakai surat tambahan 2.5 persen. Setelah dikonfirnasi di lapangan, ditemukan pendobelan nama, ada yang sudah meninggal dan ada yang sedang di luar pulau. Sehingga disinyalir ada pencoblosan berulang dan kecurangan dilakukan di sejumlah TPS di wilayah Kodi, Loura dan Wewewa, lebih khususnya di Kecamatan Kodi dan Kodi Utara.

“KPU Sumba Barat Daya gagal selenggarakan Pilkada. Dan ini kecurangan Pilkada yang dilakukan secara terstruktur dan masif,” kata Ananias.

Lanjut Ananias, salah satu contoh di Kodi dan Kodi Utara, banyak pelanggaran yang ditemukan dan hal ini harus disikapi serius oleh penyelenggara.

“Salah satu contoh di Kodi dan Kodi Utara ada kecurangan di sana. Kita akan buka petih. Kami yakin pembukaan petih akan buktikan data C1 KWK dan suara yang ada di dalam petih. Kami percaya hal ini dilakukan untuk menghalangi kemenangan paket MDT-GTD,” tegas Ananias.

“Ada juga di wilayah TPS 3 Desa Mangganipi, Kodi Utara, jumlah pemilih 791 dan satu TPS. Sementara dalam UU Nomor 7/2017, Pasal 350 ayat 1 menyatakan pemilih setiap TPS paling banyak 500 orang. Ini juga pelanggaran yang dibuat penyelenggara,” ungkap Ananias

Dirincikannya, pengiriman surat suara oleh KPU SBD, lebih dari DPT, sehingga ada kelebihan surat suara di sejumlah TPS. Hal itu menyebabkan terjadinya kekurangan kertas suara di wilayah Kecamatan lainnya di Wewewa dan Kota Loura.

Dicontohkannya, di Desa Letekamouna, TPS 2, Kecamatan Wewewa Timur, jumlah DPT 101 orang, sedangkan jumlah wajib pilih sebanyak 325 orang. Sehingga masyarakat Letekamouna menolak tidak melakukan pemilihan.

“Banyak TPS di Wewewa dan Loura yang kekurangan surat suara dan tidak memilih,” kata Ananias.

Kata Ananias, Koalisi Rakyat Bersatu MDT-GTD akan segera melakukan proses hukum atas semua pelanggaran dan kecurangan Pilkada SBD yang telah ditemukan.

“Ini kejahatan Pilkada. Dugaan ada permainan oleh pihak penyelenggara dengan paket Cabup/cawabup tertenty.Kita sudah siap proses hukum,” pungkas Ananias.

Terkait sejumlah pelanggaran ini, khususnya para pemilih yang tidak masuk dalam DPT dan DPT B, Ketua KPU SBD Mikael Bulu mengakui telah bersalah.

“Ini bagian dari kekurangan, kekilahfan kami, kami sadar dan akan memperbaiki,” kata Mikael Bulu di Kantor PPK Wewewa Timur, Selasa (26/6/2018).

(Alle)


 Advertoria Sanford 18/9/2017