Menanti Kepastian KPUD SBD Yang Tidak Pasti

Keprinews.co.id,TAMBOLAKA- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi NTT hingga kini tidak memberikan kepastian dan bukti atas kelengkapan administrasi pasangan calon bupati/wakil bupati SBD, Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo (MDT-GTD, Kornelis Kodi Mete-Kristian Taka(KonTak) dan Dominggus Dama-Kornelis Tanggu Bore (Damai).

Batas akhir untuk membereskan administrasi Paslon yang dinyatakan belum lengkap, dijadwalkan hingga tanggal 28 Mei 2018 pukul 24.00 Wita malam tadi.

Sementara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 69, kelengkapan syarat pasangan calon tersebut, harus segera dilengkapi masing-masing Paslon. Dan KPU harus menyampaikan hal itu secara transparan. Apabila syarat Paslon tidak lengkap maka dinyatakan gugur.

Ketua Koalisi Rakyat Bersatu MDT-GTD, Pdt. Ananias Bulu meminta agar KPUD SBD harus tegas dan transparan dengan aturan tersebut. Dan agar semua kelengkapan administrasi yakni SK pengunduran diri ketiga Cabup/cawabup segera di rampungkan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan oleh KPUD. 

Lanjutnya, dan kelengkapan administrasi Paslon tersebut harus dibuktikan dan ditunjukan ke publik. KPUD jangan tertutup atau bungkam atas hal ini karena ini menjadi syarat yang harus dipenuhi Paslon.

“Kami minta KPU SBD tegas. KPU jangan bungkam dan harus terbuka dengan masyarakat. Sampaikan kejelasan dan tunjukan bukti. Administrasi ketiga calon ini harus dilengkapi sesuai dengan limit waktu yang ditentukan. Masyarakat butuh kepastian keabsahan, sudah atau belum calon ini mengundurkan diri dari instansi atau lembaga tempat bekerja,” tegas Ananias.

Terkait hal tersebut, Sekretaris KPU SBD, Simon Dapa Wando ketika di konfirmasi awak media via WhatsApp mengatakan, ketiga Cabup/Cawabup Paket MDT-GTD, KonTak dan Dama, telah memasukkan Surat Keputusan (SK) pengunduran diri dari tiga Paslon sebagai pegawai di instansi BUMN/ASN.

“Semua Paslon sudah masukan. Tadi terakhir pak Gerson dan DeDama. Mudah mudahan semua rampung,” kata Simon Dapa.

Namun KPUD SBD tidak tegas dan transparan memberikan bukti SK pengunduran diri dari masing-masing Paslon tersebut.

Sementara dalam pantauan media ini malam tadi, Kantor KPUD SBD terlihat tampak sepih. Di jam-jam terakhir batas waktu pemberesan administrasi Paslon Bupati/wakil bupati, tidak ada satu pun anggota KPUD atau komisioner yang berada di kantor untuk bisa memberikan informasi dan bukti terkait hal itu. Yang terlihat hanya dua orang pegawai kontrak dan satu anggota polisi.

Ketika didatangi awak media untuk meminta penjelasan dan informasi terkait administrasi Paslon, dua pegawai tersebut kaget dan tidak mengetahui hal itu.

“Oh…iya ka batas akhir ini hari tanggal 28? Minta maaf, kami juga tidak tahu, tidak ikuti dari awal. Komisioner juga tidak ada sekarang,” kata Yubi Wadu dan rekannya singkat.

Dan hingga kini KPUD SBD belum menunjukan bukti kelengkapan administrasi Paslon yakni SK pengunduran diri Paslon dan mempublikasikannya secara terbuka.

(AlfR)


 Advertoria Sanford 18/9/2017