Kepala BPOM Kepri: Melalui Check KLIK Jadikan Konsumen Cerdas

KepriNews.co.id, BATAM – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri terkait Label dan mekanisme dalam memperoleh izin untuk produksi makanan Dalam (MD) serta Makanan Luar (ML), secara regulasi menurut Undang-undang (UU) Pangan dan Kesehatan. Dimana setiap produk pangan dan farmasi yang diproduksi dan yang masuk ke wilayah Indonesia harus memliki izin edar.

Untuk itu pelaku usaha harus mengajukan permohonan izin edar, dan selanjutnya akan ada pemeriksaan sarana prasarannya sesuai dengan persyaratan (kelayakan), ditingkat produksi MD meliputi fasilitas tempat penyimpanan dan cara pengolahan pangan, ditingkat importir/ML bagaimana pendistribusian yang paling baik untuk memastikan produk pangan dan farmasi yang disitribusi sesuai dengan tata cara ketentuan yang berlaku.

“Dan dalam memperoleh perizinan tersebut memerlukan waktu sekita 60 hari kerja, selain itu khusus untuk produksi ditingkat Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) melalui salah satu program kita yang mana untuk pengujiannya kita fasilitasi (gratis), disini kita hanya menekankan pada masalah sanitasi dan kebersihan,” terang Kepala BPOM Kepri Yosef Dwi Irwan saat ditemui diruang kerjanya di Kantor BPOM Kepri, Nongsa – Batam. Jum’at, (09/03/2018)

Lanjut, Yosef mengatakan, dan pada label BPOM hanya terdapat pada setiap kemasan produk dan itu untuk satu merk, dan apabila komposisinya berubah biarpun itu merk produk yang sama, wajib mengurus label BPOM yang baru dan tidak boleh sama labelnya. Yang diperbolehkan adalah bentuk ukuran(kecil, sedang, besar) produk tersebut.

Dan terkait penindakan produk-produk pruduksi MD maupun ML yang memiliki resiko tingggi tidak memiliki izin edar/Label BPOM yang terdapat pada setiap kemasan, langkah awal yang akan dilakukan diantaranya, melakukan pembinaan, selanjutnya penarikan produk dari pasaran,  dan apabila terbukti disengaja akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Dalam penindakan kita tidak hanya semena-mena dalam mekanisme untuk produk ilegal (luar negeri.dll) seperti kasus yang baru-baru ini. Langsung kita amankan tidak boleh untuk beredar, bagi yang resmi kita lakukan pemahaman¬†tapi dalam kategori bukan suatu kesengajaan, demi kepentingan masyarakat banyak,” ungkap Kepala BPOM Kepri.

Sanksi bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar, ancaman hukuman 2 tahun penjara dengan denda Rp 4 milyar. Sanksi untuk yang mengedarkan produk farmasi yang miliputi Obat, Obat tradisional, Kosmetik, Bahan obat, tidak memiliki izin edar, ancaman hukuman 15 tahun dengan denda Rp 1.5 milyar.

selain itu, dalam mengantisipasi beredarnya produk – produk ilegal, BPOM Kepri melakukan pengawasan hingga tindakan pencegahan melalui penguatan dengan lintas sektor yang terdiri dari Pemerintahan Daerah, TNI/Polri, dan peran serta masyarakat yang sangat penting, dimana harus sadar dengan menjadi konsumen yang cerdas melalui Check KLIK, Check Kemasan, Label, Izin edar dan Kadaluarsa,”jika suatu produk tidak ada Izin edarnya, jangan dikonsumsi karena tidak tentu jaminan mutu dan keamanannya. Segera informasikan kita untuk dilakukan penindakan,” tutupnya. (*)


 Advertoria Sanford 18/9/2017