PDIP dan Demokrat Sudah Saling Kompromi

Keprinews.co.id,KUPANG- Peta politik Pilgub dan Pilkada di sejumlah wilayah Indonesia beberapa hari ini terasa berubah. Dan situasi ini akan terlihat di tubuh PDIP dan Partai Demokrat.

Pasalnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto telah menjalin komunikasi dengan Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono.

Komunikasi politik yang dibangun PDIP dan Demokrat di tingkat pusat, kemungkinan berimbas pada Pilgub/Pilkada, di beberapa wilayah Indonesia termasuk di NTT.

Dan biasanya komunikasi politik tingkat pusat selalu berdampak di daerah provinsi dan kabupaten. Bisa saja, PDIP NTT akan melakukan kompromi politik dengan Demokrat, untuk memenangkan Pilgub NTT.

Apakah di Pilgub NTT, PDIP akan berkompromi dengan Partai Demokrat ?

Pengamat Politik Universitas Muhamadiah Kupang, Dr. Ahmad Atang mengatakan, jika dirunut ke belakang sebenarnya hubungan antara PDIP dan Demokrat mengalami stagnasi di tingkat pusat. Namun di tingkat daerah antara PDIP dan Demokrat sering membangun kerjasama baik pada level Pilkada maupun pada level Parlemen.

“Dengan terbangunnya komunikasi politik antarelit PDIP dan Demokrat di tingkat pusat justru akan mencairkan kebekuan yang selama ini terjadi,” jelas Dr. Ahmad Atang.

Orang Pintar Lembata ini mengatakan, dengan mencairnya hubungan PDIP-Demokrat, akan berdampak terhadap pilkada di NTT agak sulit.

Analisisnya; Pertama, tahapan Pilkada telah berjalan di mana antara PDIP dan Demokrat, memilih jalan sendiri-sendiri dan saling berhadap-hadapan untuk merebut kursi gubernur.

Kedua, posisi Demokrat terhadap pemerintahan Jokowi masih sangat abu-abu, sehingga kemenangan Demokrat di NTT, misalnya tidak memberi pengaruh singnifikan terhadap Jokowi pada Pilpres mendatang.

“Demokrasi kita hari ini tidak bersandar pada infrastruktur partai tetapi figur, kata Ahmad Atang.

Analisis Ketiga, antara kepentingan Pilkada dan Pilpres adalah dua hal yang berbeda, apalagi antara PDIP dan Demokrat masih sebatas komunikasi politik dan belum sampai pada sikap politik yang saling mendukung.

Terkait kompromi politik itu, Ketua DPD PDIP Frans Lebu Raya mengatakan, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap Pilgub NTT. Alasannya, PDIP dan Demokrat telah memiliki masing-masing calon Cagub dan Cawagub yang telah ditetapkan KPU.

” Komunikasi PDIP dan Demokrat di pusat tidak berpengaruh pada Pilgub NTT. Semua calon sudah ditetapkan. Kita tetap mengikuti aturan yang ada,”kata Frans singkat.

Selain itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai, komunikasi politik yang dilakukan antara PDI-P dan Partai Demokrat bisa menjadi investasi politik 2019-2023.

Ari melihat komunikasi politik antara PDIP dan Demokrat memiliki dua tujuan, yakni menghindari pembelahan masyarakat yang terlalu dini ke dalam dua kubu, pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Selain itu, komunikasi politik juga bisa dilihat sebagai kompromi bagi Demokrat dalam mendorong Agus Harimurti Yudoyono tampil sebagai Capres atau Cawapres.

“Kompromi seperti ini perlu dibangun antara PDI-P dan Demokrat untuk dua maksud, pertama menghindari pembelahan massifikasi masyarakat yang terlalu dini ke dalam dua kubu pilpres. Kedua, memberikan ‘panggung antara’ bagi kandidat capres, misal AHY dari Demokrat utk investasi politik di next election 2024,” ujar Ari seperti dilansir Kompas Senin kemarin.

Ari menilai, setelah PDI-P mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo, Partai Demokrat memiliki peran strategis dalam Pilpres 2019 mendatang.

Ia menjelaskan, ada dua skenario yang bisa dilakukan oleh Demokrat, pertama mengikuti PDI-P bergabung dalam koalisi besar mengusung Capres Joko Widodo.

Kedua, membangun poros ketiga di luar barisan pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto dengan mengajukan pasangan Capres-Cawapres sendiri sebagai kandidat alternatif. Skenario kedua ini akan memunculkan tiga pasangan calon.

Terkait hal itu, kata Ari, PDI-P bisa “mengikat” Demokrat bahwa seandainya Capresnya kalah, Demokrat dipastikan mengarahkan seluruh sumber daya politiknya untuk mendukung Joko Widodo di putaran kedua Pilpres.

“Nah di sini pentingnya komunikasi itu bagi PDI-P,” kata Ari.

Pemilu 2019 berpeluang besar hanya akan diikuti oleh dua bakal calon presiden yaitu petahana Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

(Alvin Lamaberaf)

 


 Advertoria Sanford 18/9/2017