“Mantan Walikota Kupang Bisa Jadi Tersangka”

    Keprinews.co.id,KUPANG- Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kota Kupang kepada PT. Sasando Kupang senilai Rp 2 miliar tahun 2014, telah menyeret dua orang terdakwa yakni Dirut PT Sasando, Sulaiman Louk dan Manajer Operasional PT Sasando Yulius Ndauso.

    Dua terdakwa telah diputus 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang beberapa hari kemarin. Saksi lainnya, seperti Mantan Walikota Kupang Johan Salean hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dalam fakta persidangan, Jonas Salean diduga terlibat atas kasus tersebut.

    Hingga kini tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, terus mendalami dugaan keterlibatan Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean tersebut.

    Mantan Walikota yang dalam kepemimpinannya telah berhasil memberi warna baru Kota Kupang, diduga kuat melanggar Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Di mana Jonas Salean secara sepihak menunjuk Sulaiman Louk yang adalah ipar nya sendiri menjadi Dirut PT. Sasando.
    Hal ini Jonas Salean telah melanggar Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 50 Tahun 1999 yang berbunyi: (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.

    (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

    (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai
    berikut:
    a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1).

    b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

    c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.

    d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi
    atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut
    garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

    (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

    Seperti dilansir Tribunnews.com, akhir Desember 2017, Kajari Kota Kupang, Winarno menegaskan, jika dalam pendalaman oleh tim penyidik Tipidsus ditemukan perbuatan melawan hukum, maka Jonas Salean bisa dijadikan sebagai tersangka.

    “Jika memang ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jonas Salean maka dia bisa dijadikan sebagai tersangka,” kata Winarno.

    Secara terpisah, Kasi Intel Kejari Kota Kupang, Arif Kanahau saat itu menegaskan, dalam fakta persidangan telah terungkap adanya dugaan keterlibatan mantan Walikota Kupang, Jonas Salean.

    Namun, tim penyidik Tipidsus Kejari Kota Kupang masih perlu melakukan pendalaman terhadap fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang yang diduga melibatkan Jonas Salean.

    Ditegaskannya, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Kupang kepada PT. Sasando Kupang, Jonas Salean telah melanggar Kepmendagri Nomor 50 tahun 1999 tentang kepengurusan BUMD.

    “Jonas Salean diduga telah melanggar Kepmendagri nomor 50 tahun 1999 tentang kepengurusan BUMD. Itu artinya ada dugaan perbuatan Kolusi dan Nepotisme,”pungkas Arif.

    (Alvin Lamaberaf)


     Advertoria Sanford 18/9/2017