Nyali Jaksa Diuji, Jemput Paksa Bupati SBD

Keprinews.co.id,KUPANG- Dugaan kasus korupsi pembangunan pasar Waimangura SBD pada Tahun 2015 dengan kerugian negara senilai Rp 5 Milyar, menyeret keterlibatan Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Markus Dairo Talu alias (MDT).

Namun apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Tipikor Kupang, berani menjemput paksa, Bupati MDT? Pasalnya, MDT dalam sidang sebelumnya mendengar keterangan saksi, telah mangkir dari panggilan JPU.

Bupati MDT dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada tanggal 8 maret 2018 mendatang untuk kedua terdakwa Roby Chandra alias Ongko Borobudur dan Thomas Didimus Ola Tokan alias Masdi Making.

“Jika surat yang dikirmkan diabaikan, maka kita jemput paksa Bupati Markus Dairo Talu,”tegas JPU Kejari Sumba Barat Daya, Soleman, Sabtu (24/2) kemarin.

Soleman menegaskan, apabila Bupati MDT tidak menghadiri persidangan, dapat dikenakan pidana. Pidana tersebut tertuang dalam pasal 244 KUHP dan hukumannya 9 (sembilan) bulan penjara.

“MDT kalau tidak hadir bisa kena pidana,” ujar Soleman.

Soleman menjelaskan, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, menjurus adanya keterlibatan Bupati SBD dalam kasus proyek pembangunan pasar Waimangura.
Di mana mulai dari perencanaan, pertemuan di Rumah Jabatan Bupati sampai dengan penentuan pemenang tender.

“Saya sarankan Bupati MDT harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Jika beliau tidak hadir di persidangan, kita jemput paksa,”tegas Soleman.

Sementara Fransisco Bernando Bessi kuasa hukum terdakwa Thomas Ola Tokan meminta kepada Hakim, jika Bupati SBD tidak mengindahkan panggilan Jaksa, Majelis Hakim berhak memerintahkan Jaksa untuk melakukan pemanggilan secara paksa. 

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 159 KUHAP, Hakim meminta JPU untuk kembali memanggil Bupati Sumba Barat Daya (SBD). Apabila tanggal 8 itu MDT tidak hadir lagi dengan alasan permohonan ijin karena bertepatan dengan masa kampanye, maka bisa dipanggil paksa,” tegas Sisko Bessi.

Jelas Sisko, seluruh fakta persidangan mengungkapkan, pertemuan di Rumah Jabatan Bupati dilakukan untuk memenangkan PT Nasional Jaya.

“Kesaksian dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi-saksi menyatakan bahwa mereka dikumpulkan untuk kerjakan proyek ini dengan memenangkan PT Nasional Jaya,” katanya.

Menurut Sisko, kasus ini tidak ada urusan politik, tetapi murni kasus hukum.

“Perlu digarisbawahi bahwa kasus ini tidak ada sangkut paut dengan politik karena kasus ini sudah dari tahun 2015. Sekali lagi saya tegaskan kasus ini murni proses hukum tidak ada hubungannya dengan politik,” tegas Sisko.

(Alle)


 Advertoria Sanford 18/9/2017