Diduga Merugikan Negara, Dispenda Kepri Dilaporkan ke KPK

KepriNews.co.id, BATAM – Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kepri, pada pukul 14.22 WIB (Kamis, 23/11/2017) resmi memberikan laporan tertulis dengan nomor Surat : 025/SU-PHT/DPW LIRA /XI/2017, disertai bukti-bukti yang akurat dan konkrit pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menindak lanjuti temuan BPK Perwakilan Kepri atas Kekurangan upah pungut pajak NJKB, PKB dan BBNKB wilayah Fasilitas FTZ-CBU dan CKD, yang diduga merugikan negara pada upah pungut Fasilitas FTZ-CBU dan kelebihan upah pungut pada masyarakat wajib pajak pada Fasilitas FTZ-CKD.

Dari Kendaraan Bermotor produksi rakitan Indonesia, pada tahun 2013 ; Kerugian keuangan dari upah pungut FTZ-CBU sebesar Rp.4.959.226.094,30, Kelebihan upah pungut Pajak Kendaraan Bermotor dari masyarakat wajib pajak sebesar Rp.10.816.152.163,13.

Di dampingi beberapa Pengurus Lira Kepri, melalui sambunga telepon Gubernur LIRA Kepri, Budi Sudarmawan menyampaikan, Dengan laporan tersebut, KPK menyatakan menyambut dan merespon dengan baik dan secepatnya akan menindak lanjuti laporan tersebut.

Dari hasil temuan audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepri Tahun 2013 nomor 1.C/LHP/XVIII.TJP/05/2014 tanggal 12 Mei 2014, lampiran-lampiran Surat Laporan tersebut, antara lain;

Permendagri nomor 29 Tahun 2014, Permendagri nomor 24 Tahun 2013, Perda Kepri nomor 8 Tahun 2011, Pergub nomor 28.a Tahun 2012, Pergub Kepri nomor 15 Tahun 2013, Pergub Kepri nomor 24 Tahun 2013.

Dan sample STNK Fasilitas FTZ-CBU (Free Trade Zona – Completely Built Up), Fasilitas FTZ-CKD (Free Trade Zona Completely Knock Down) serta lampiran upah pungut PKB dan BBNKB Tahun 2013 Dinas Pendapatan Provinsi Kepri.

Dengan lengkap, detail dan lengkap secara perhitungannya apa yang disampaikan dalam laporan tersebut, “diharapkan Kasus ini segera ditindaklanjuti oleh lembaga yang dipimpin oleh Bapak Agus Rahardjo tersebut”. Pungkasnya

Lanjut, Budi Sudarmawan mengatakan, bahwa upah pungut PKB dan BNKB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang pada saat itu dijabat oleh saudara inisial “I”.

“Tidak sesuai dengan Permendagri nomor 29 Tahun 2012 dan Permendagri nomor 24 Tahun 2013, serta Pergub nomor 15 Tahun 2013, dan juga Pergub Kepri nomor 24 Tahun 2013″. Ungkapnya

Dalam hal ini apabila seluruh masyarakat wajib pajak PKB dan BBNKB yang ada di Pulau Batam, mempercayakan kepada Lira Kepri untuk meminta kelebihan upah pungut wajib pajak tahun 2013 sebesar Rp.10.816.152.163,13 pada Dinas Pendapatan Provinsi Kepri.

“Maka LIRA Kepri siap mendampingi wajib pajak tersebut”. Tegas Gubernur LIRA Kepri mengakhiri pembicaraan melalui sambungan telepon. (Andi Pratama)