OJK Kepri, Langgar UU Perbankan PT. MAI di Periksa

Keprinews.co.id, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Satgas Waspada OJK Pusat, kembali melakukan penghentian kegiatan Perusahaan yang menghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin.

Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Kepala OJK Kepri, Ketua Tim Satgas Waspada Investasi OJK Pusat, Staff Desperindak Kepri, Kejati Kepri dan Polda Kepri, di Gedung OJK Kepri, Batam Kota – Batam. Jum’at, (17/11/2017)

Penghentian kegiatan usaha yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi).

BACA JUGA WAK:  Dukung Gaya Hidup Sehat, HARRIS DAY 2021 Hadirkan Kompetisi Lari Dan Balap Sepeda Secara Virtual

PT Maju Aset Indonesia (PT MAI) diminta untuk mengurus perizinannya dan memperbaiki sistem pemasarannya agar sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Kepada awak media dan Kepri Media Group (wartakepri.co.id), Ketua OJK Kepri, Iwan M. Ridwan mengatakan, perusahaan di bidang investasi harus ada Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL).

“Sementara PT MAI setelah dilakukan pemeriksaan, hanya ada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) aja, dan dari suku bunga perbankan kurang lebih 5% per-tahun, sementara perusahan ini memberikan imbal hasil 8% sampai dengan 12% ada yang per-bulan”. Ungkapnya

BACA JUGA WAK:  Dukung Gaya Hidup Sehat, HARRIS DAY 2021 Hadirkan Kompetisi Lari Dan Balap Sepeda Secara Virtual

PT MAI yang berlokasi di Building ATB, Sukajadi – Batam, melakukan penawaran yang diduga melawan hukum dalam bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi dari Februari 2016, yang mana awalnya perusahan tersebut bergerak di bidang penjualan mobil merk Haval.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Pusat, Tonggang L Tobing mengatakan, berawal dari pengaduan masyarakat yang menjadi korban, kita menindak lanjuti ke PT MAI tersebut.

BACA JUGA WAK:  Dukung Gaya Hidup Sehat, HARRIS DAY 2021 Hadirkan Kompetisi Lari Dan Balap Sepeda Secara Virtual

“Dan kegiatan tersebut tidak memiliki izin legal diduga melanggar UU perbankan pasal 46, dan korban akan kita dampingi untuk melanjutkan kedalam proses hukum”. terangnya

Lanjut, Tonggsng L Tobing mengatakan, Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kepulauan Riau waspada terhadap penawaran PT MAI untuk melakukan investasi terhadap perusahan tersebut.

“Dan kepada masyarakat dari data sementara ada sekitar 484 orang, yang sudah sempat melakukan investasi dan merasa dirugikan agar segera untuk melapor ke Polisi Daerah (Polda) Kepri, Tutupnya (*)