NEWS VIDEO : Ini Alasan, Dua Milyar Jasa Medis RSUD Batam Tidak Dibayarkan Pemko Batam

KepriNews.co.id – Batam, Aksi ujuk rasa yang dilakukan para medis dan dokter RSUD Embung Fatimah, terkait uang jasa yang tidak dibayarkan selama satu tahun oleh Keuangan dan Pemko Batam, belum membuahkan hasil. Aksi ini akan kembali dilakukan sampai pembayaran diselesaikan.

“Kami tunggu dua bulan ini, jika belum juga dibayarkan maka kami akan lakukan aksi berikutnya,” kata perwakilan, Dr April Hidayat, Senin (14/8/2017). Kemudian, Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam, dr Gunawan Budi Santoso mengatakan, selama ini sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu, tapi sampai hari ini belum ada jalannya. Kami bersama pemko batam sedang menyusun bagaimana uang tersebut bisa diberikan dan payung hukumnya jelas.

BACA JUGA WAK:  Dukung Moya Kelola 25 Tahun Kedepan, Saparuddin Muda : Moya Berikan 20 Milyar Perbulan Ke BP Batam

“Total uang jasa medis yang belum diberikan selama satu tahun ini sebesar Rp. 2 milyar. Saya sudah berusaha untuk menyelesaikan namun belum terbayarkan,” kata dr Gunawan Budi Santosa Sp.OG. Ini adalah Remunerasi dari total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan jasa medis yang telah dikerjakannya.

Menurut Amsakar, Wakil Walikota Batam menyatakan dalam waktu dekat uang jasa medis tersebut akan diberikan, namun karena belum ada payung hukumnya maka uang tersebut belum diberikan. Katanya.

BACA JUGA WAK:  Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Langsung Vaksinasi Covid-19 1.000 Prajurit TNI – Polri di Kepri

Dewan Pengawasan RSUD Batam Tidak Berfungsi Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Batam yang membidangi kesehatan, Ricky Indrakari menyampaikan sangat prihatin atas terjadinya unjuk rasa selevel RSUD Batam. Adanya persoalan keuangan, Pemerintah Kota ( Pemko) jangan sampai gagal bayar karena itu adalah hak dari para medis. Disamping itu, peran dari dewan pengawas RSUD Batam tidak berfungsi. Karena peran mereka sangat penting dalam anggaran belanja.

BACA JUGA WAK:  Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Langsung Vaksinasi Covid-19 1.000 Prajurit TNI – Polri di Kepri

Sebelumnya sempat saya usulkan agar dewan pengawasan RSUD Batam dari independen, tapi hal itu tidak diindahkan. Nyatanya, sebanyak 7 orang dewan pengawasan yang terpilih berasal dari birokrat dan pensiunan Pemko Batam.

Saat aksi unjuk rasa yang dilakukan para medis RSUD tersebut ditanyakan pada Gintoyono selaku Ketua dewan pengawasan RSUD Batam melalui WA, beliau tidak menjawabnya hingga berita ini dimuat di wartakepri. (Nikson Juntak/ dede)