FORPPI Minta Pemko dan DPRD Batam Ajukan Judicial Review Dua UU ke MK

Wisatawan kota batam sedang berfoto di kawasan batam center " Welcome To Batam " - Kepri News / Foto Ist

KepriNews.co.id – Batam, Sengketa kewenangan antar lembaga pemerintah yang berdampak pada penurunan investasi dan tutupnya sejumlah perusahaan di Batam harus disikapi dengan serius, dan segera diambil langkah tegas agar tidak berlarut-larut yang pada akhirnya membuat ekonomi Batam terus merosot.

Batam dikhawatirkan akan kehilangan daya saingnya dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Padahal tujuan awal pemberian fasilitas FTZ untuk Batam melalui pembebasan bea masuk dan PPN serta PPN BM agar kawasan ini lebih kompetitif dan bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan global.

Menurut Ketua Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Provinsi Kepri, Luter Jansen, salah satu cara paling cepat menyelesaikan persoalan Batam adalah Pemko Batam dan DPRD diminta segera mengajukan uji materiil UU Pemerintahan Daerah dan UU Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“ Tidak ada jalan lain untuk mengakhiri sengketa kewenangan antara dua lembaga pemerintah di Batam selain ke Mahkamah Konstitusi,” tegas Luther.

Kedua lembaga selama ini sama-sama memiliki kewenangan dalam bidang perdagangan dan investasi, termasuk masalah perizinan yang belakangan ini terus menjadi keluhan pengusaha.

Menurut Luther, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemko dan DPRD Kota Batam tidak tabu mengajukan uji materil ke MK. Berdasarkan pengalaman dari berbagai daerah, justru banyak pemerintah daerah yang mengajukan uji materil ke MK.

Uji materil UU ke MK menurut Luther juga bukan bentuk perlawanan Pemda ke Pemerintah Pusat, tetapi lebih pada upaya memberikan kepastian hukum atas pertentangan UU yang menjadi acuan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

“ Istilahnya bukan jeruk makan jeruk, tetapi mendudukan kewenangan yang diatur dalam UU agar tidak saling bersinggungan dan bertentangan dengan UUD 1945,” ujar pria yang akrab di panggil Capten itu.

Contoh gugatan terbaru ke Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini adalah uji materil terhadap kewenangan Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah (perda). Uji materil itu diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

“ Buktinya Aplikasi menang, jadi sangat mungkin Pemko Batam dan DPRD Kota Batam mengajukan judicial review,” tegas Luther.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 251 UU Pemda terkait dengan kewenangan pembatalan perda tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau gubernur. Alasannya, hal itu inkonstitusional dan bertentangan dengan melanggar UUD 1945.

Banyak contoh lain menurut Luther yang bisa jadi pelajaran, seperti, Apkasi juga pernah mengajukan judicial review atau uji materi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembagian urusan antara pusat dan daerah, yang dianggap mengingkari amanat konstitusi tentang otonomi daerah.

Contoh lain yang masih hangat diantaranya Walikota Surabaya mengajukan gugatan ke MK terkait pengalihan pengelolaan Pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Pasal yang diuji oleh Risma, dkk adalah Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) beserta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan.

Para pemohon menilai, pasal 15 ayat (1) dan (2) serta lampiran huruf (A) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan kerugian konstitusional.

“Itu semua contoh bahwa sangat banyak kepala Daerah yang mengajukan uji materil UU ke MK, Pemko dan DPRD Batam bisa belajar dari sana,” tegas Luther. ( Kepri News / Dedy Swd/r)

Iklan Wak
 Advertoria Sanford 18/9/2017